AS Cs Cuma Umbar Janji, RI Cari Dana Lain Suntik Mati PLTU

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia

02 October 2023 16:25

Foto: Infografis/ Perjalanan PLN Pensiunkan PLTU Batu Bara/Edward Ricardo

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya mencari pembiayaan untuk program penghentian operasional sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara lebih cepat dari rencana awal alias pensiun dini. Salah satunya yaitu berasal dari pendanaan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah tidak ingin program pensiun dini PLTU malah justru memberatkan APBN. Mengingat, sifat dari program ini didesain untuk mempercepat penghentian operasional PLTU lebih awal guna menekan emisi karbon.

"Sekarang dengan program pensiun dini kita cari pendanaan, misalnya dari ADB, dari lembaga yang lain. Mereka bukan ngasih uang, mereka nantinya memberikan pendanaan untuk membayar utang (dalam membangun PLTU awal)," kata Dadan di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Dadan mencontohkan, pada saat pelaku usaha membangun PLTU, mereka biasanya akan melakukan pinjaman ke bank. Adapun pinjaman yang dikeluarkan oleh bank misalnya memiliki bunga 12%.

Peran ADB atau lembaga lain nantinya diharapkan dapat memberikan pinjaman untuk membayar bunga 12% tersebut dengan bunga yang lebih rendah.

"Mereka pinjamkan uang, berapa biayanya? bukan 12%, tapi misalkan itu 3%. Jadi ada selisih kan 3% dengan 12% itu 9%, lebih murah. Dengan lebih murah, dengan IRR yang sama dengan isu komersial yang sama saat awal, dengan pendanaan lebih murah ini bisa selesai lebih cepat," kata Dadan.

Dengan demikian, apabila operasional PLTU yang awalnya dijadwalkan akan selesai dalam waktu 25 tahun mendatang, maka dengan adanya program tersebut bisa ditekan menjadi 20 tahun. Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan.

"Dia (pengusaha) tidak ada kerugian apapun. Pemerintah gak ada, pengembang gak ada, tidak pendanaan yang sifatnya APBN juga. Itu dulu didesain seperti itu," katanya.

Sebagaimana diketahui, rencana pemerintah untuk menjalankan program pensiun dini PLTU terancam batal. Hal tersebut menyusul ketidaksiapan negara-negara maju dalam memberikan pendanaan untuk program tersebut.

Baca:

'Kiamat' Batu Bara RI Masih Lama, Ini Tandanya

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut negara-negara maju selama ini merupakan penghasil emisi CO2 terbesar di dunia. Sehingga sudah sewajarnya bagi mereka untuk terlibat dalam menurunkan emisi global.

Namun sayangnya, berdasarkan diskusi terakhir diketahui negara-negara maju tersebut tidak tertarik untuk mendanai program pensiun dini PLTU batu bara di Indonesia. Padahal pensiun dini PLTU menjadi langkah penting dalam menekan tingkat emisi.

"Saya kira mereka harus punya tanggung jawab. Makanya JETP adalah suatu langkah yang bagus. Kan JETP mereka berikan pendanaan US$ 20 miliar untuk transisi energi di Indonesia. Tapi sayangnya ketika kita lakukan diskusi ini mereka gak tertarik untuk pendanaan early retirement PLTU batu bara," ungkap Seto dalam Program Closing Bell CNBC Indonesia, dikutip Rabu (27/09/2023).

Menurut Seto kondisi ini menjadi suatu kendala bagi Indonesia apabila harus menjalankan program pensiun dini PLTU batu bara sendirian. Terlebih pasokan listrik yang ada di dalam negeri saat ini tengah mengalami oversupply.

"Kecuali kalau cuma 1-2 masih bisa. Jadi kita harapkan pendanaan dari negara maju bukan hanya sekedar pendanaan tapi pendanaan yang mereka berikan juga murah," katanya.

Seto membeberkan berdasarkan kajian International Energy Agency atau IEA, modal yang dibutuhkan untuk pensiun dini PLTU secara global dapat mencapai US$ 1 triliun. Sementara, dari total kebutuhan tersebut, Indonesia hanya membutuhkan puluhan miliar dollar.

"Jadi pertanyaannya bagaimana sumber pendanaan atau pembiayaan. Kalau 1-2 PLTU dari apbn atau kemudian kombinasi dengan world bank atau Asian Development Bank (ADB) masih memungkinkan tapi kalau kita lakukan secara masif terus terang ini perlu ada dorongan dari negara maju," katanya.