AS Terancam Kehabisan Duit, Dipakai 'Jajan' untuk Ukraina

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) terancam shutdown atau penutupan pemerintah akibat sering memberikan bantuan kepada Ukraina yang sedang berperang melawan Rusia.

Melansir dari New York Times, bantuan tersebut memicu perdebatan panas di Kongres. Akibatnya, parlemen belum dapat menetapkan anggaran. Diketahui, Washington merupakan adalah pendonor terbesar untuk Ukraina yang sejauh ini telah menghabiskan lebih dari US$ 113 miliar atau sekitar Rp 1.760 triliun (asumsi kurs Rp15.576/US$).

Sejumlah sumber di parlemen mengatakan bahwa poin utama yang menjadi kendala adalah apakah AS akan menambah hingga US$ 25 miliar atau sekitar Rp 389,4 triliun bantuan baru ke Ukraina. Berkaitan dengan hal itu, pihak oposisi di Partai Republik dengan tegas menolak pengajuan yang diminta oleh Gedung Putih ini.

Baca: AS di Tepi Jurang Malapetaka, Pemerintah Kehabisan Uang

"Meskipun ada dukungan bipartisan yang luas di Senat mengenai dana untuk Ukraina, beberapa anggota Partai Republik berargumentasi bahwa hal ini akan menambah kerumitan dalam upaya memberikan jalan keluar kepada Ketua Kevin McCarthy untuk keluar dari kebuntuan belanja negara," kata para pejabat, dikutip Kamis (28/9/2023).

Pada Senin (25/9/2023), Anggota DPR Partai Republik asal Georgia, Marjorie Taylor Greene, mengatakan bahwa pihaknya masih menolak usulan terkait Ukraina, apalagi bila menyangkut pendanaan terpisah bagi negara yang sedang berperang itu.

Diketahui, pemisahan anggaran akan menyelamatkan pendanaan negara itu untuk kebutuhan domestik krusial.

"Berapa banyak anggota Partai Republik yang akan memilih untuk memberi Biden cek kosong guna mendanai perang proksinya dengan Rusia di Ukraina?," paparnya dalam akun media sosial X nya.

Meski begitu, beberapa anggota yang setuju dalam skema bantuan tambahan kepada Ukraina tidak menyerah. Mereka mendesak agar dana Ukraina dimasukkan dalam anggaran belanja sementara.

Baca: NATO Siap Ekspansi ke Asia, Rusia Beri Respons Menohok

Basis pemikiran mereka terkait hal ini adalah bahwa kegagalan menunjukkan dukungan terhadap Ukraina merupakan sebuah kesalahan besar, terutama setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu secara pribadi dengan anggota Senat dalam kunjungannya pekan lalu.

"Dia menjawab pertanyaan selama satu jam tentang dukungan dari sekutu dan mitra lainnya, transparansi dan akuntabilitas mengenai bantuan tersebut, bagaimana dia melihat perang berakhir dan apa yang dia pikir akan terjadi jika kita tidak mendukung Ukraina," kata Senator Chris Coons, anggota Partai Demokrat dari Delaware.

"Saya pikir bagi kami di Senat, setelah menawarkan dukungan kami yang luas dan kuat, untuk melanjutkan alokasi dana tanpa dukungan tambahan untuk Ukraina, hal ini akan mengirimkan sinyal yang salah kepada mitra kami, sekutu kami, dan musuh kami di seluruh dunia."

Senator Mitch McConnell, anggota Partai Republik dari Kentucky dan pemimpin minoritas, merupakan salah satu pendukung paling setia Ukraina di Capitol Hill. Ia juga bergabung dengan Partai Demokrat untuk mencapai tingkat belanja pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan anggota DPR dari Partai Republik.

Meski begitu, palu pemangku keputusan yang penting masih harus melewati Ketua DPR Kevin McCarthy. Dengan ancaman habisnya uang pemerintah dalam enam hari lagi, McCarthy diketahui sedang mencari konsensus antara dua kubu yang berseteru di parlemen terkait anggaran.

Selama panggilan konferensi Partai Republik pada Sabtu sore, McCarthy mendorong para anggotanya untuk mendukung rancangan undang-undang pengeluaran jangka pendek yang mencakup dana untuk keamanan perbatasan. Hal ini akan memberikan posisi bagi anggota DPR dari Partai Republik untuk memulai negosiasi dengan Senat.

"Kami akan terus bekerja sama dengan masyarakat. Saya hanya percaya jika Anda tidak mendanai pasukan dan tidak mendanai perbatasan, akan sangat sulit untuk berpikir bahwa Anda akan menang dalam penutupan pemerintahan. Saya telah mengalaminya beberapa kali," kata McCarthy,

Namun untuk mendapatkan dukungan solid tidaklah mudah. Pasalnya, masih ada penolakan keras dari kubu Republik yang tak setuju terkait beberapa poin anggaran seperti bantuan ke Ukraina.

"Jangan biarkan unipartai DC membuat Anda takut dengan berpikir bahwa penutupan pemerintahan adalah akhir dunia. Apa yang disebut penutupan sebenarnya adalah jeda dalam belanja pemerintah federal yang tidak penting," ujar anggota Partai Republik Andy Biggs dari Arizona.

Baca: Intelijen Inggris Ungkap Kelemahan Rusia, Putin Blunder

Biden Buka Suara

Sementara situasi ini belum berujung, Presiden Joe Biden mulai bersuara dan memberikan peringatan terkait shutdown. Menurutnya, penutupan pemerintahan akan membahayakan keuangan para pekerja di taman nasional, museum, dan tempat-tempat lain yang beroperasi dengan dana federal.

"Mendanai pemerintah adalah salah satu tanggung jawab Kongres yang paling mendasar," kata politisi Partai Demokrat itu kepada wartawan di Gedung Putih, dikutip dari AFP, Kamis (28/9/2023).

"Dan jika Partai Republik di DPR tidak melakukan hal tersebut, kita harus berhenti memilih mereka."

Pemerintahan Biden juga memperingatkan bahwa 7 juta orang yang bergantung pada program bantuan pangan untuk perempuan dan anak-anak juga dapat mengalami penghentian dana.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article AS Terancam Shutdown & Utang Meledak, Ini yang Bakal Terjadi