AS di Ambang 'Shutdown', Senat Ambil Langkah Darurat Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Senat Amerika Serikat (AS) pada Selasa (26/9/2023) waktu setempat mengambil langkah signifikan untuk memperluas pendanaan pemerintah setelah akhir bulan. Kebijakan ini diambil hanya beberapa hari tersisa untuk menghindari penutupan (shutdown) pemerintahan.
Dalam pemungutan suara dengan hasil 77 berbanding 19, Senat mengajukan rancangan undang-undang yang akan menjadi langkah sementara untuk mendanai pemerintah hingga 17 November 2023, serta mengalokasikan sekitar US$ 6 miliar untuk perang Ukraina dan US$ 6 miliar lagi untuk bantuan bencana.
Pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer dari Partai Demokrat, memuji rancangan undang-undang tersebut sebagai pencapaian bipartisan yang akan memberikan lebih banyak waktu bagi anggota parlemen untuk membuat keputusan pendanaan jangka panjang.
Schumer juga mendesak anggota DPR dari Partai Republik untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam negosiasi mereka.
"Kami bekerja sama dengan sangat keras dan tekun selama akhir pekan, dan menurut saya, kami membuahkan hasil yang menunjukkan bahwa bipartisan dapat menang atas ekstremisme," kata Schumer sesaat sebelum pemungutan suara, seperti dikutip The Guardian.
"Ini adalah jembatan menuju kerja sama dan menjauhi ekstremisme, yang akan memungkinkan kami untuk terus berupaya mendanai sepenuhnya pemerintah federal dan menyelamatkan keluarga dari penderitaan akibat penutupan pemerintahan."
Sebagai informasi, shutdown pemerintahan AS terjadi karena Partai Republik yang memimpin Dewan Perwakilan Rakyat tidak mampu meloloskan serangkaian rancangan undang-undang yang biasa menetapkan anggaran departemen untuk tahun keuangan berikutnya, yang dimulai pada Minggu.
Para anggota kelompok sayap kanan mengecam upaya untuk memberikan dana tambahan kepada Ukraina. Sehingga ketidaksepakatan yang sedang berlangsung telah meningkatkan risiko bahwa Kongres akan gagal meloloskan rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek, yang dikenal sebagai resolusi berkelanjutan, sebelum batas waktu 1 Oktober untuk menghindari penutupan pemerintah.
Namun bahkan ketika Senat membuat kemajuan dalam resolusi yang berkelanjutan, DPR tetap memusatkan perhatiannya pada rancangan undang-undang alokasi dana yang terpisah, yang akan memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah jangka panjang namun tidak secara khusus membantu menghindari penutupan pemerintahan pada akhir pekan ini.
Keempat rancangan undang-undang tersebut mencakup pemotongan dana lebih lanjut yang diminta oleh anggota DPR dari kelompok sayap kanan yang menolak mendukung rancangan undang-undang belanja sementara yang akan mencegah penutupan pemerintahan.
Akibat mayoritas tipis dari anggota DPR dari Partai Republik, ketua DPR, Kevin McCarthy, hanya mampu kehilangan sedikit suara dalam konferensinya, dan anggota sayap kanan telah memanfaatkan dinamika tersebut untuk mendorong konsesi kebijakan dalam negosiasi pengeluaran.
(luc/luc)