Pilpres 2024: Mohon Maaf, Investor Tetap 'Wait and See'!

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diperkirakan akan ikut mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Selama gelaran Pemilu 2024 terdapat tren di mana Rupiah mengalami pelemahan dan investor asing ogah masuk ke pasar modal dalam negeri.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan dalam gelaran Pemilu 2019, Rupiah mengalami pelemahan. Namun, dia mengatakan pelemahan itu hanya terjadi sesaat dan pulih kembali setelah pemenang Pemilu diumumkan.

"Kalau kita lihat di 2019 cenderung cukup bias karena saat itu global menghadapi perang dagang, sehingga dampaknya relatif terhadap Rupiah mengalami pelemahan menjelang Pemilu," kata kata Josua Pardede Kupas Tuntas Asumsi Makro APBN 2024 di Bogor, Jawa Barat, Senin (25/9/2023).

Meski demikian, dia mengatakan tren serupa juga terjadi pada gelaran Pemilu 2004 dan 2009. Saat itu, kata dia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Rupiah cenderung mengalami pelemahan sesaat. Namun, harga Rupiah dan IHSG kembali pulih begitu hasil Pemilu keluar dan kondisi politik kembali stabil.

"Pada saat hasil pemilu keluar dan kondisi politik cenderung stabil biasanya confidence investor rebound lagi dan indikator di pasar keuangan kembali," kata dia.

Josua mengatakan kajiannya juga mencermati adanya tren perilaku investor asing selama gelaran pemilu. Dia mengatakan di satu sisi kegiatan Pemilu mendorong peningkatan di sisi konsumsi masyarakat. Namun, kata dia, di sisi lain kegiatan investasi asing cenderung menurun. "PMA cenderung negatif, tetapi ini hanya sementara dan akan rebound lagi," kata dia.

Kepala Pusat Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman meyakini kontribusi Pemilu akan bisa menutupi ketidakpastian global yang berdampak pada ekonomi Indonesia. Dia memperkirakan Pemilu 2024 akan berkontribusi sebesar 0,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2023 dan 0,27% untuk PDB 2024.

"PDB 2023 sekitar 0,2% dan juga 2024 sebesar 0,27%, itu hitung-hitungan kasar kami," ujar Abdurohman.

Dia mengatakan kontribusi terhadap PDB itu datang dari belanja pemerintah untuk urusan Pemilu. Menurut dia, untuk 2023 saja pemerintah sudah menganggarkan sebesar Rp 11,52 triliun dan untuk 2024 jumlahnya bertambah menjadi Rp 15,87 triliun. "Dampak langsungnya akan menambah ke pertumbuhan konsumsi pemerintah dalam komponen PDB," paparnya.

Selain itu, Abdurohman mengatakan kontribusi terhadap PDB juga datang dari belanja para calon legislator (caleg). Merujuk pada data 2019, jumlah seluruh caleg di Indonesia yang memperebutkan kursi di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota mencapai 258.631 orang; dan 8.037 orang di DPR RI.

Abdurohman mengatakan pemerintah memperkirakan setiap caleg DPR RI akan mengeluarkan uang sedikitnya Rp 1 miliar. Sementara, untuk DPRD para calon diperkirakan akan menggelontorkan dana hingga Rp 500 juta setiap orang.

Menurut dia, belanja para caleg itu akan terefleksikan dalam konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Kontribusi pada konsumsi LNPRT diperkirakan mencapai 4,72% pada 2023 dan 6,57% pada 2024.