Subsidi Motor Listrik Jokowi Lagi-Lagi Mandek

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya agar penjualan motor listrik bisa tumbuh menjelang akhir tahun. Sayangnya, dari target 200 ribu unit yang diharapkan bisa terjual di tahun 2023, hingga kini angka penjualan belum juga menggembirakan.

Berdasarkan pantauan di Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua atau sisapira.id, hingga Kamis pagi (21/9/23) jumlah yang tersalurkan baru sebanyak 836 unit atau belum mencapai 0,45%.

Mulai muncul keraguan bahwa target pemerintah sebanyak 200 ribu unit tersebut bisa tercapai. Pengamat Otomotif Bebin Djuana mengindikasikan bahwa realistisnya penjualan yang dicapai masih jauh dari target pemerintah.

"Mudah-mudahan market bisa terbentuk dan 50 ribu unit bisa disalurkan dalam sisa waktu sampai akhir tahun nanti," katanya kepada CNBC Indonesia dikutip Kamis (21/9/23).

Padahal, penjualan motor atau kendaraan roda dua di Indonesia sangat besar mencapai lebih dari 5 juta unit, hal ini menjadi bukti bahwa kue otomotif di Indonesia sangat besar. Namun, mandeknya penyerapan program subsidi motor listrik mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan.

"Penjualan roda dua di negara kita memang besar, masalah-masalah yang terdeteksi seharusnya sudah dicarikan solusinya," kata Bebin.

Dari sisi aturan, mulanya program ini hanya berlaku untuk empat kelompok masyarakat, yaitu penerima kredit usaha rakyat (KUR), bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah (BSU), dan penerima subsidi listrik maksimal 900 VA.

Namun melihat lambatnya penyerapan unit, pemerintah kini merubah kebijakan sehingga 1 KTP mendapat 1 subsidi motor listrik. Namun, persoalan lain muncul yakni line up yang tersedia justru bukan berasal dari pabrikan yang selama ini menguasai ceruk pasar motor di Indonesia.

"Harus dilihat di lapangan, apa kendalanya? Syarat-syarat yang rumit dan dan sulit dipenuhi? Atau peminat yang sedikit? Atau produk yang diharapkan tidak sesuai dengan yang tersedia. Seharusnya sebelum program diluncurkan kebutuhan market sudah terdeteksi sehingga segala sesuatunya betul-betul siap," sebut Bebin.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi menyebut masalah utama subsidi motor listrik ini ada pada ketidakmampuan diler dalam menalangi subsidi ini, apalagi jika jumlahnya tidak sedikit. Budi menyebut program ini bisa sukses jika ada Kerjasama minimal dengan beberapa pihak, termasuk APM yang seharusnya datang bukan hanya membawa masalah.

"Dari pihak APM kita harapkan tidak hanya konsultasi masalah tapi juga menciptakan satu sistem kerjasama yang kondusif antara APM dengan diler, supaya beban Rp 7 juta itu seperti diharapkan pemerintah jangan jadi beban diler. Kalau itu jadi beban diler kan diler mungkin agak keberatan, cashflow-nya karena mungkin Diler ada keterbatasan," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (19/9/23).