KPK: Karen Agustiawan Rugikan Negara Rp2,1 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (19/9/2023) menahan Direktur Utama PT Pertamina (persero) periode 2009 - 2014 Karen Agustiawan atas dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG). Karen dianggap merugikan negara Rp2,1 triliun.

"Dari perbuatan GKA alias KA menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar USD140 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1 triliun," ungkap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers.

Baca: Kronologi Lengkap Kasus Korupsi Karen Agustiawan Versi KPK

Dijelaskan Firli, sekitar tahun 2012, PT Pertamina Persero memiliki rencana untuk mengadakan liquefied natural gas (LNG) sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia di kurun waktu 2009 s/d 2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia lainnya di Indonesia.

Karen mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri diantaranya perusahaan CCL (Corpus Christi Liquefaction) LLC Amerika Serikat.

Foto: cnbc indoneia KPK Tahan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero.

Baca: Harga Minyak Naik, Sri Mulyani Mau Temui Menteri BUMN & ESDM

Selain itu pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan GKK alias KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari Pemerintah saat itu.

Foto: Karen Agustiawan (Yogi/detikcom) Karen Agustiawan (Yogi/detikcom)

Seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia.

"Atas kondisi oversupply tersebut, berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero," jelas Firli.

Firli mengatakan, Karen melanggar Pasal 2 ayat(1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP

"KPK menetapkan tersangka GKA alias KA. Direktur Utama PT Pertamina (persero) periode 2009-2014. Untuk kebutuhan penyidikan, penyidik KPK akan melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai 8 Oktober 2023 di rumah tahanan negara KPK," papar Firli

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article KPK Tahan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Ini Kasusnya!