Cita-Cita Luhut Jadikan Pengadaan Pemerintah Bak Amazon

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia akan menggenjot digitalisasi terintegrasi, termasuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bahkan, tak tanggung-tanggung, Luhut memiliki cita-cita sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa dilakukan melalui e-catalog dan bisa menjadi besar layaknya e-commerce dunia asal Amerika Serikat, Amazon.

Luhut menyebut, pengadaan barang dan jasa pemerintah bernilai Rp 1.600 triliun, dan sekitar Rp 300 triliun dari BUMN.

"Karena tadi dengan digitalisasi, di mana banyak yang tidak sadar Rp 1.600 triliun government procurements atau Rp 1.400 triliun yang kita dan pemerintah menanam, Rp 300 triliun dari BUMN itu akan bertahap kita digitalkan semua seperti Amazon, jadi e-catalog," jelasnya dalam pembukaan acara Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Dia juga mengatakan bahwa progres digitalisasi pengadaan pemerintah melalui e-catalog ini pada tahun lalu sudah mencapai 30%, dan ditargetkan akan semakin meningkat menjadi 85% atau lebih pada tahun ini.

"Tahun lalu kita sudah bikin 30%, tahun ini akan kita bikin menjadi 85% atau lebih," tambahnya.

Dia mengatakan bahwa nantinya digitalisasi untuk pengadaan barang dan jasa dalam negeri itu akan mendorong terciptanya lapangan kerja, UMKM, dan bahkan bisa menurunkan tingkat kasus korupsi.

"Nah, ini yang terjadi akan menciptakan lapangan kerja, UMKM akan berdiri, lokal konten akan bagus, inovasi berkembang, dan korupsi pasti tertekan. Karena tidak ada lagi ada tender-tender, semua dia beli dari e-catalog," tandasnya.

Perlu diketahui, saat ini pemerintah juga tengah mengusulkan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan atau Jasa Publik (RUU PBJ Publik). Luhut menyebut, RUU PBJ Publik ini akan segera diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dia mengatakan, lonjakan tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa semakin memberikan urgensi kepada RUU PBJ Publik untuk segera disahkan.

Selama periode 2004 hingga 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sebanyak 1.351 kasus korupsi. Dari angka tersebut, tercatat sebanyak 277 kasus, atau sekitar 20%, berkaitan dengan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Luhut mengemukakan bahwa terobosan luar biasa yang diperoleh melalui upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan RUU ini akan menginduksi perubahan berdampak besar dalam struktur administrasi negara.

Dengan diresmikannya RUU ini, negara akan merasakan beragam manfaat signifikan, termasuk peningkatan peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perusahaan besar, dengan pula membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas. Terpenting, RUU ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi yang merugikan negara.

"Ketika RUU ini nantinya berlaku, kita akan menyaksikan berbagai inovasi yang terus bermunculan, dan yang terutama, efisiensi dan transparansi akan menjadi kenyataan. Saya yakin bahwa praktik korupsi pun akan mengalami penurunan yang signifikan, sebab seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan dilaksanakan melalui platform e-katalog yang menjunjung tinggi transparansi," ujar Menko Luhut saat berbicara di Jakarta, Senin (18/9/2023).

Selanjutnya, Luhut berharap bahwa dengan terciptanya efisiensi dan transparansi tersebut, pelaku UMKM dalam negeri akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka dalam persaingan dengan produk impor.

"Dengan upaya kecil ini, saya berharap akan tercipta dua dampak signifikan yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, pengadaan barang dan jasa yang transparan akan membuka peluang bagi produsen lokal Indonesia, yang pada gilirannya akan menciptakan kepercayaan dan kebanggaan terhadap produk-produk buatan dalam negeri," pungkasnya.