IKN Sudah Tampung Uang Filantropi, Kini Incar Swasta!

Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
Senin, 18/09/2023 17:40 WIB
Foto: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus meningkatkan konektivitas ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, salah satunya dengan melakukan percepatan pembangunan Jalan Tol menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. (Dok. Kementerian PUPR)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan pembiayaan pembangunan IKN sudah ditetapkan harus menggunakan dana mayoritas dari swasta. Menurut dia, porsi dana itu ditetapkan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan 80% dari swasta.

"Kami diminta untuk hanya menggunakan dana APBN 20%, sisanya 80% dari swasta," kata Bambang saat rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (18/9/2023).


Karena itu, kata dia, peran dari Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN menjadi sangat sentral. Kedeputian yang dipimpinan, Agung Wicaksono itu, kata dia, harus mencari banyak investasi swasta dan menciptakan model pembiayaan kreatif untuk membangun ibu kota ini. "Bagaimana investasi swasta, bagaimana optimalisasi sumber pembiayaan dan kreatif financing," ujar Bambang.

Dia mengatakan salah satu sumber pembiayaan yang sudah berjalan adalah filantropi. Menurut dia, model pembiayaan filantropi sejauh ini bisa membantu pembangunan di IKN tanpa membebani APBN.

Bambang mengatakan saat ini, IKN sudah mendapatkan 265 letter of intent atau surat pernyataan tertarik dari para investor dalam dan luar negeri. Para investor itu, kata dia, tertarik untuk membangun infrastruktur di bidang energi, pendidikan, kesehatan, perumahan bahkan zona industri. "Kita akan proses," ujar dia.

Menurut dia, para investor harus melewati beberapa tahap sebelum menanamkan modal. Di antaranya, melakukan pertukaran data dengan otorita IKN, lalu melakukan feasibility study. "Berdasarkan hal itu, kamu akan lakukan pengikatan dan transaksi bisnis," tutur dia.


(mij/mij)
Saksikan video di bawah ini:

Video: APBN Mei 2025 Defisit Rp 21T, Menkeu Klaim Masih Kecil