Asing Soroti Pilpres RI, Ungkap 'Rahasia' Pilihan Rakyat

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemilu Presiden (Pilpres) Indonesia kian dekat. Sejumlah lembaga telah melakukan sejumlah survei terkait hal tersebut, termasuk dari lembaga asing.

Lembaga survei Pew Research menyebut telah mengadakan penelitian yang melibatkan 13 ribu responden dari Kamboja, Indonesia, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, dan Thailand. Responden diminta memilih antara "bentuk pemerintahan demokratis" atau "pemimpin yang kuat" untuk menyelesaikan permasalahan negara mereka.

Hasilnya, separuh atau lebih responden di Sri Lanka, Malaysia, dan Singapura lebih memilih bergantung pada pemimpin yang kuat. Di sisi lain 85% responden Indonesia mengatakan mereka akan memilih bentuk pemerintahan yang demokratis.

Baca: Pertemuan Putin-Kim Jong Un Jadi Tanda Tanya, Ada Apa?

Selain itu, hasil riset menunjukan 75% masyarakat Indonesia mendukung lingkungan di mana pemerintah boleh dikritik secara terbuka. Ini juga lebih tinggi dibandingkan temuan di empat negara lainnya.

"Sementara itu, setidaknya setengah dari responden yang disurvei di Kamboja, Indonesia, Singapura, Malaysia dan Indonesia setuju dengan pandangan bahwa harmoni dengan orang lain lebih penting daripada hak untuk menyampaikan pendapat," tambah temuan survei itu yang dikutip dari The Strait Times, Kamis (14/9/2023).

Pilpres RI sendiri akan diadakan pada Februari mendatang. Sejauh ini ada tiga figur yang kemungkinan besar bertarung dalam kontestasi itu yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

Dari tiga figur tersebut, hanya Anies Baswedan yang telah menentukan bakal calon wakil presidennya, di mana ia menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pemuka Agama

Sementara itu, sekitar 6 dari 10 responden yang disurvei di Malaysia dan Indonesia mengatakan para pemimpin agama harus berbicara secara terbuka tentang partai politik atau politisi yang mereka dukung, dan sekitar setengahnya bahkan mengatakan mereka harus terjun ke dunia politik.

Selain itu, lebih dari separuh responden di Malaysia dan Indonesia berpendapat bahwa para pemimpin agama harus mengambil bagian dalam protes politik, sedikit lebih tinggi dari 50% responden yang disurvei di Kamboja dan melampaui 18% hingga 29% responden di Thailand, Sri Lanka, dan Singapura.

Survei ini juga menyentuh berbagai bidang, termasuk bagaimana responden memandang pentingnya agama bagi identitas nasional, preferensi mereka dalam mendasarkan undang-undang nasional pada ajaran agama, serta pandangan mereka terhadap keragaman agama.

Misalnya, survei tersebut menemukan bahwa 86% responden Muslim di Indonesia mengatakan "sangat penting" menjadi seorang Muslim untuk menjadi orang Indonesia yang sesungguhnya, diikuti oleh 79% responden Muslim di Malaysia yang juga menyamakan agama dengan agama. identitas nasional.

Salah satu peneliti utama studi tersebut, Jonathan Evans, mengatakan kepada Channel News Asia bahwa beberapa pertanyaan dalam survei tersebut bertujuan untuk memahami bagaimana orang berpikir bahwa agama dan politik "harus atau tidak boleh digabungkan".

Baca: AS 'Nyinyir' Putin Ketemu Kim Jong Un, Begini Respons Rusia

"Karena ada begitu banyak cara bagi para pemimpin agama untuk terlibat dalam politik, kami memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan sekadar bertanya 'haruskah para pemimpin agama terlibat dalam politik?" kata Evans.

"Secara keseluruhan, umat Islam di Indonesia dan Malaysia cenderung lebih cenderung mengatakan bahwa para pemimpin agama harus terlibat dalam politik dibandingkan umat Islam lainnya di kawasan ini."

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Asing Sorot Pilpres RI, Ungkap Pilihan Utama Masyarakat