Gawat! Indonesia Kini Darurat Arsip

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto buka-bukaan ihwal minimnya kepedulian masyarakat Indonesia terhadap arsip bangsa. Masalah ini menurutnya berpotensi mengancam eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa.

"Saat ini kita sedang alami darurat arsip darurat kolektif bangsa yang apabila dibiarkan akan mengancam eksistensi kita sebagai bangsa dan negara yang berdaulat," kata Imam saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Ia menceritakan kondisi ini terjadi karena pengelolaan arsip oleh penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun daerah belum baik, bahkan terjadi hingga tingkat desa karena dorongan urbanisasi. Terbukti dari sulitnya masyarakat melacak jejak pendahulunya, maupun dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Oleh sebab itu, ia mengatakan, ANRI kini tengah fokus mendorong seluruh penyelenggaraan negara, seluruh masyarakat hingga tingkat desa dan organisasi-organisasi ke masyarakat hingga badan usaha milik desa untuk kembali peduli terhadap arsip bangsanya sendiri.

"Sayangnya hingga saat ini pengelolaan arsip desa belum optimal di mana masyarakat sering tidak dapat melacak sendiri jejak pendahulunya," ucap Imam.

"Atau bahkan kesulitan mencari arsip yang dibutuhkan baik untuk urus administrasi kependudukan maupun kepentingan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," tegasnya.

Permasalahan ini pun menurutnya akan semakin besar jika tidak segera diselesaikan karena Indonesia akan menyelenggarakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh sebab itu, ini menurutnya telah menjadi isu strategis pemerintah untuk mengamankan arsip-arsip di kementerian atau lembaga.

"Terkait pemindahan IKN di mana ANRI harus bisa jamin ketika K/L pindah ke ibu kota baru penyelenggaraan administrasi, penyelenggaraan kearsipan, harus berjalan tidak berhenti," tuturnya.

Dalam pelaksanaan penyelamatan dan pengelolaan arsip ini Imam mengaku juga masih mengalami permasalahan, di antaranya jumlah arsiparis yang hanya sebanyak 11.332 dan anggaran ANRI yang masih sering kena blokir hingga kini hanya sebanyak Rp 264,97 miliar.

Mulanya, pagu anggaran ANRI sebesar Rp 278,71 miliar khusus untuk tahun anggaran 2023, namun terkena pemblokiran automatic adjustment dari Kementerian Keuangan Rp 13,81 miliar dan di luar blokir automatic adjustment sebesar Rp 438,19 juta.

"Dan dari penyelenggaraan kearsipan tersebut sampai saat ini kita baru miliki 11.332 arsiparis yang sebetulnya kita butuh 100.000 lebih arsiparis," ungkap Imam.