Ini Gaya Jokowi Sindir Anggota G20, Mana Janjinya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih komitmen negara maju untuk mendukung pendanaan transisi energi negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat menghadiri KTT G20 di New Delhi, India, Minggu lalu (9/9/2023).

Jokowi menyebut bahwa wacana ini sebatas retorika. Padahal percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan.

Sayangnya, komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate US$ 100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss dan damage.

Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance. Namun, hingga saat ini, perkembangannya minim.

"Sayangnya, komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate US$100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss dan damage," kata Jokowi dikutip Rabu (13/9/2023).

Baca: Alasan Pemerintah Jokowi Ubah Isa Almasih Jadi Yesus Kristus

Di Instagram resminya, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya mengajak para pemimpin negara G20 untuk melakukan aksi nyata dalam melindungi kelestarian bumi.

"Bumi kita tengah sakit. Pada bulan Juli lalu, suhu dunia mencapai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan. Ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal," tulis Jokowi.

Indonesia sendiri, kata Jokowi, telah melakukan sejumlah aksi nyata untuk melindungi bumi antara lain melalui upaya menekan deforestasi hingga restorasi mangrove. Namun hal ini belum cukup mengingat hal yang paling penting adalah transisi energi.

Baca: Pengusaha SPBU Suntik Mati Penjualan BBM 'Kotor' di RI

RI Butuh Rp 1.500 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan dana senilai US$ 100 miliar atau Rp 1.500 triliun (kurs Rp15.000 per US$) untuk menyuntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Luhut mengatakan bahwa sejatinya Indonesia mengandalkan dana dari ust Energy Transition Partnership (JETP) yang senilai US$ 20 miliar atau setara Rp300 triliun. Namun, dana tersebut dirasa kurang untuk mempensiunkan dini PLTU batu bara.

"Jadi kami mengandalkan mereka (JETP), tapi kami akan mencoba sekarang juga mencari donor lain dan juga anda tahu, rencana untuk mendukung hal ini karena besarnya kesenjangan ini. Jika Anda melihat kembali hasil G-20, dan dana US$20 miliar dolar. Tapi kenyataannya, menurut saya bisa mencapai US$100 miliar," ungkap Luhut, dikutip Rabu (13/9/2023).

Baca: Cuma Retorika! Jokowi Tagih Janji Rp300 T ke 3 Pimpinan Dunia

Adapun, kata Luhut, untuk dana US$ 20 miliar dari JETP hingga saat ini belum ada kemajuan. Padahal untuk mencapai US$ 100 miliar, masih diperlukan adanya tambahan US$ 80 miliar.

Yang terang, kata Luhut, pemerintah sangat berkomitmen untuk mempensiunkan PLTU batu bara, sehingga dana tersebut akan diusahakan.

"Jadi ya, bukan hal yang mudah. Namun sekali lagi, pemerintah sangat berkomitmen untuk melakukan hal ini. Karena pendanaan yang harus kita siapkan agar kalian tahu, untuk mengatasi seluruh masalah tapi pensiun dini jika terjadi kebakaran di Asia dan juga oleh pemerintah juga seperti PLN mereka juga sudah mempersiapkan seperti 2.5 giga atau satu energi terbarukan setiap tahun," tambah Luhut.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Bertolak ke India, Hadiri KTT G20 di New Delhi