Gebrakan Terbaru Jokowi, Batu Bara Siap-siap Tergusur!

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
Selasa, 12/09/2023 09:10 WIB
Foto: Dok Pertamina

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan gebrakan baru. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas energi bersih di Indonesia.

Tentunya peningkatan peran energi baru terbarukan ini akan menggantikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Yang terbaru, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan juga PT PLN (Persero) sedang menggodok perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Di mana RUPTL itu akan memuat pemakaian listrik dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai 75%. Artinya, pemakaian pembangkit dari batu bara atau PLTU akan terkikis pelan-pelan.


Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo membeberkan dalam perubahan RUPTL tersebut, porsi pembangkit baru energi baru terbarukan (EBT) diperkirakan mencapai 75%.

Di sisi lain, PLN juga akan menambahkan green enabling transmission line serta smart grid, dengan itu mampu memanfaatkan potensi dari sumber EBT yang ada di Indonesia. Mulai dari hidro, panas bumi, angin, matahari, dan ombak laut.

"Nah untuk itu penambahan energi dalam RUPTL yang baru yang sedang kita rancang ini adalah 60 Giga Watt (GW) penambahan pembangkit di Indonesia sampai 2040 berbasis pada EBT, artinya itu 75% penambahan pembangkit akan berbasis pada energi baru terbarukan," ujar Darmo dalam acara Nusantara Power Connect 2023, Senin (11/9/2023).

Sementara itu, sisanya akan diisi oleh penambahan pembangkit listrik berbasis gas yang ramah lingkungan. Dimana pengurangan emisinya lebih rendah 60% dari pembakaran listrik pada PLTU batu bara.

"Artinya apa di sini kita menyelaraskan bagaimana ada keseimbangan antara pertumbuhan environmental sustainability dengan adanya perencanaan yang baru ini tentu saja harapannya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa terjaga," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan tengah bernegosiasi dengan Kementerian ESDM untuk melakukan perubahan RUPTL PT PLN (Persero).

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan konsumsi dan permintaan listrik di Indonesia sempat mengalami penurunan saat pandemi Covid-19 berlangsung. Namun, saat ini kondisinya mulai mengalami peningkatan secara signifikan.

Oleh sebab itu, pihaknya bakal melakukan pembicaraan bersama Kementerian ESDM untuk melakukan penyesuaian RUPTL PT PLN. Ini dilakukan guna menjaga pertumbuhan suplai dan mendorong penggunaan energi yang lebih bersih.

"Nah kita akan lakukan negosiasi yang detail dengan Kementerian ESDM untuk melakukan adjustment RUPTL. Di mana RUPTL kita ini bisa mendorong untuk menjaga pertumbuhan suplai listrik yang sustainable sesuai dengan peningkatan demand dan juga menggeser menuju emisi rendah," kata dia dalam acara BUMN Performance Report 2023, dikutip Senin (4/9/2023).

Menurut Tiko setidaknya ada beberapa inisiatif untuk mengurangi emisi karbon di sektor kelistrikan RI. Salah satunya yakni dengan mendorong penggunaan teknologi untuk PLTU batu bara yang rendah emisi.

"Indonesia lagi bermasalah dengan polusi dan memang kita sebagai negara, memang sangat bergantung dengan fossil fuel, sebagian besar pembangkit kita ini memang batu bara. Mungkin jangka pendek kita ingin supaya batu bara inni bisa dikerjakan dengan teknologi maupun proses yang bisa menurunkan emisi jangka pendeknya seperti apa," kata dia.

Kemudian, langkah berikutnya yakni melakukan program konversi dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Ini cukup penting mengingat jumlah pembangkit yang menggunakan diesel masih cukup banyak. "Itu kita juga akan dorong supaya masuk di dieselisasi kita dorong masuk LNG dalam 2-3 tahun ke depan," katanya.

Berikutnya, di saat yang bersamaan pihaknya juga bakal mendorong kegiatan tender untuk pembangkit-pembangkit EBT Mulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Akan kita mulai dorong supaya partisipasi swasta juga membangun renewable sektor ini semakin besar. Nah ini semua akan kita dorong di RUPTL supaya sampai NZE 2060 dan menurunkan emisi gas rumah kaca itu sekitar 30-40% dalam beberapa waktu ke depan," ujarnya.


(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Prabowo Sowan ke Jokowi, Bahas Diplomasi & Komoditas Strategis