Kinerja Ekonomi RI Bikin IMF dan Bank Dunia Terkesima

Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
Jumat, 08/09/2023 12:11 WIB
Foto: Managing Director IMF, Kristalina Georgieva  bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Minggu (17/7/2022). (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kinerja ekonomi Indonesia pasca-pandemi tercatat pulih lebih cepat dibandingkan negara-negara lain. Terbukti, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 5% dalam 7 kuartal beruntun.

Selain itu, Indonesia sukses mengembalikan defisit anggaran ke level di bawah 3%, lebih awal dari sasaran.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan kinerja ekonomi Indonesia ini membuat International Monetary Fund (IMF) dan World Bank terkagum-kagum.


Menurut Suahasil, keberhasilan Indonesia inilah yang disorot dunia dan mendapatkan pujian dari IMF serta World Bank. Dia mengatakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asean yang sedang digelar di Jakarta, akan ada banyak pihak yang menilai perekonomian Indonesia memberi harapan di tengah dunia yang penuh tekanan.

"IMF datang memuji, World Bank datang memuji Indonesia," ungkapnya, dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen DPR, dikutip Jumat (8/9/2023).

Indonesia dianggap menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat selama pandemi Covid-19, sehingga bisa pulih lebih cepat dibandingkan negara lain.

"Negara lain masih banyak yang defisit dan belum bisa kembali, Indonesia menjadi yang lebih cepat," katanya.

Menurutnya, upaya pemerintah untuk menjaga perekonomian di masa pandemi tidak mudah. Pandemi, kata dia, bukan satu-satunya kondisi yang mengancam perekonomian negara.

Kondisi ketidakpastian global, kata dia, menjadi ancaman tambahan yang harus dihadapi pemerintah agar ekonomi Indonesia bisa bertahan.

Ekonom dari Universitas Indonesia ini menceritakan kondisi global yang tidak menentu itu berlanjut ketika pandemi sebenarnya sudah mulai mereda.

Perekonomian dunia yang tadinya terpuruk, kata dia, tiba-tiba melejit begitu badai Covid-19 mulai berlalu. Pertumbuhan ekonomi yang terlampau cepat ini, menurut dia, justru bisa berbahaya.

Maka itu, Negara-negara maju merespons dengan menaikkan suku bunga mereka untuk mengerem mesin ekonomi yang terlalu panas.

Kondisi itu, kata Suahasil, kian parah dengan meletusnya perang Rusia-Ukraina di awal 2022. "Kita juga dikagetkan dengan perang Rusia-Ukraina yang membuat lonjakan inflasi dan pengetatan moneter menjadi lebih kuat," ujar dia.

Pemerintah harus putar otak agar Indonesia tidak terimbas fluktuasi ekonomi dunia yang tinggi. Maka itu, kata dia, pemerintah memilih menerapkan kebijakan counter cyclical untuk menghadapi guncangan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, pemerintah melakukan counter cyclical dengan cara mengambil kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlawanan dengan kondisi ekonomi.

Dia mencontohkan kebijakan itu sudah diterapkan ketika awal pandemi pada 2020. Ketika ekonomi sedang terpuruk akibat pandemi, kata dia, APBN justru dirancang untuk membukukan defisit hingga minus 6,1%.

Batas defisit yang diperlebar itu diizinkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Artinya kalau ekonomi sedang terkontraksi secara dalam, maka APBN harus belanja lebih banyak," tegasnya.

Kebijakan APBN yang berlawanan, kata dia, kemudian diambil pemerintah ketika kondisi pandemi sudah mulai mereda dan perekonomian sudah mulai pulih.

Suahasil mengatakan kebijakan defisit yang besar seperti saat seperti pandemi tentu tidak bisa dipertahankan terus menerus. Maka itu, kata dia, sejak 2022 pemerintah mulai mengurangi angka defisit di APBN.

"Tidak mungkin defisit kita akumulasi terus," ujar dia.

Suahasil mengklaim rangkaian kebijakan itu terbukti manjur mengobati kondisi perekonomian Indonesia yang berdarah-darah. Buktinya, kata dia, pada 2022 pemerintah sudah berhasil mengurangi defisit APBN menjadi 2,4% dibanding Produk Domestik Bruto.

"Ini lebih cepat dari amanat undang-undang yang mengatur defisit kita harus kembali paling lambat pada 2023," tambahnya.


(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Bank Dunia: Kelas Menengah RI Dirundung Pelemahan Daya Beli