Sekjen PBB: Untuk Ekonomi, Dunia Perlu "Bretton Woods" Baru!
Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menyebut bahwa dunia membutuhkan perjanjian finansial bak 'Bretton Woods' baru. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di sela-sela KTT ASEAN, Kamis (7/9/2023).
Bretton Woods sendiri merupakan sistem yang pemulihan ekonomi pasca perang dunia kedua yang menjadi dasar pembentukan lembaga keuangan global seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Internasional untuk Pembangunan dan Rekonstruksi atau IBRD.
Menurut Guterres, dunia saat ini mengalami kesenjangan ekonomi, dan di sisi lain, terjadi fenomena perubahan iklim yang membuat negara-negara rentan d dunia terancam.
"Kita perlu mereformasi arsitektur keuangan global, menjadikannya benar-benar mewakili realitas ekonomi dan politik saat ini dan lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang," kata figur asal Portugal itu.
"Kita memerlukan gerakan Bretton Woods yang baru karena sistem yang kita miliki diciptakan setelah Perang Dunia Kedua sesuai dengan hubungan kekuasaan dan situasi ekonomi dunia pada tahun 1945," tambahnya.
Secara rinci, Guterres memaparkan bahwa saat ini dunia perlu membentuk mekanisme kerja yang tepat untuk mendukung penangguhan pembayaran, jangka waktu pembayaran yang lebih lama, dan tarif yang lebih rendah di banyak negara berkembang yang diperkuat oleh hal tersebut.
"Dan kita perlu meningkatkan likuiditas dengan menyalurkan tambahan tersebut baik yang berupa Hak Penarikan Khusus di bank pembangunan multilateral dengan menggunakan model yang diusulkan oleh Bank Pembangunan Afrika dan Bank Pembangunan Intra Amerika," tambahnya.
"Hal ini akan memungkinkan penggandaan sumber daya yang kita perlukan, stimulus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG, dan setidaknya US$ 500 miliar per tahun. Tanpa penyelamatan tujuan pembangunan berkelanjutan yang sayangnya kita berada di jalur yang mundur," ujarnya.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Bertemu 'Empat Mata' Dengan Sekjen PBB Bahas Myanmar
