Implementasi Blueprint Keamanan dan Politik ASEAN Capai 99%
Jakarta, CNBC Indonesia - ASEAN disebut harus sigap tanggapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Pasalnya, implementasi Pilar Politik dan Keamanan ASEAN masih dibayangi oleh isu Myanmar, ketegangan geopolitik serta rivalitas yang semakin tajam.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan jika hal tersebut dibiarkan, maka berpotensi menjadi konflik terbuka.
"Kita tidak boleh membiarkan situasi yang sama terjadi di kawasan kita dan merusak kemajuan yang telah diupayakan ASEAN sejak 1967," tegas Mahfud dalam siaran pers, Senin (4/9/2023).
ASEAN Regional Forum Security Policy Conference (ASPC) menurutnya harus mampu merespon tantangan di kawasan khususnya perdagangan orang berbasis online scam dan kejahatan lintas negara lainnya. Mahfud mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama regional, termasuk pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas-batas, dan pertukaran informasi. Implementasi Deklarasi TPPO yang telah disepakati pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pada Mei lalu pun didorong untuk segera dilakukan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengelaborasi lebih jauh dan menyampaikan tiga hal utama yang selayaknya menjadi fokus APSC. Pertama, penanganan tantangan keamanan non-tradisional. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menangani lebih dari 2.700 kasus perdagangan orang yang melibatkan penipuan online. Laporan Interpol juga menyatakan bahwa total kerugian dari kejahatan siber meningkat 15% tiap tahunnya hingga 2025.
"ASEAN harus mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan perdagangan orang, termasuk dengan menyelesaikan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang sudah lama tertunda," ujar Retno.
Kedua, mendorong kemajuan HAM di kawasan. ASEAN harus terus mengikuti perkembangan tantangan yang ada agar dapat melindungi HAM dengan lebih baik, termasuk melalui dialog inklusif. Indonesia juga akan menjadi tuan rumah 5th ASEAN Human Rights Dialogue pada tahun ini.
"Inilah alasan Indonesia mengupayakan ASEAN Leaders' Declaration on ASEAN Human Rights Dialogue," ucap Retno.
Ketiga, peningkatan kerja sama maritim. Indo-Pasifik memiliki potensi yang strategis, namun kepentingan negara-negara besar dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Ke depannya, ASEAN harus lebih konsisten menerapkan hukum internasional dan perjanjian regional sebagai inti upaya pembentukan arsitektur regional. Mekanisme ini diharap dapat mengubah paradigma persaingan menjadi paradigma kolaborasi.
Dalam pertemuan, negara-negara anggota ASEAN menyampaikan apresiasi terhadap implementasi APSC Blueprint 2016-2025 yang telah mencapai 99%. Mereka juga menekankan pentingnya penandatanganan Traktat Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) oleh negara nuklir, penanggulangan perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya, serta penghormatan HAM.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Upaya Indonesia Jadi Tuan Rumah yang Baik di KTT ke-43 ASEAN
