Dana FLPP Capai Rp16,4 T, 146.000 Rumah Murah Sukses Dibangun

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Presiden Joko Widodo terus mengejar penurunan angka backlog perumahan yang hingga saat ini masih di angka 12,72 juta.

Upaya menekan angka backlog itu salah satunya dengan penyaluran pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Berdasarkan data yang dihimpun dari situs Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hingga 31 Agustus, dana FLPP yang telah disalurkan sebesar Rp 16,474 triliun. Dana tersebut diklaim berhasil dipakai untuk menyediakan 146.123 rumah bagi MBR.

Ratusan ribu rumah subsidi tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bekasi adalah wilayah yang paling banyak menerima penyaluran FLPP, yakni sebanyak 11.650 rumah; Karawang di posisi kedua dengan 5.689 rumah; lalu Bogor mencapai 4.910 rumah; Tangerang 3.964 rumah; dan Deli Serdang 3.951 rumah.

Lebih lanjut dari data BP Tapera, disebutkan bahwa mayoritas masyarakat yang memanfaatkan program FLPP adalah swasta 82,22%, wiraswasta 8,19%, PNS 3,17%, TNI/Polri 3,17% dan lainnya 4,25%.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Dedy Syarif Usman mengklaim dana FLPP yang dikelola oleh BP Tapera dan PT Sarana Multigriya Infrastruktur (SMF) dalam lima tahun terakhir telah berhasil menekan angka backlog perumahan di Indonesia.

Dedy mengatakan selain kepemilikan rumah, bantuan dari pemerintah itu juga sudah bisa menekan angka rumah tidak layak huni dari 32 juta pada 2017 menjadi 29 juta pada 2021.

"Dukungan pemerintah dari APBN cukup besar," kata dia dikutip pada Senin, (4/9/2023).

FLPP merupakan bantuan pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Sejak diluncurkan pada 2010, total dana yang telah disalurkan sebesar Rp 108,5 triliun.

Masyarakat yang berhak mendapatkan FLPP adalah yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta, dengan bunga flat 5% dan tenor 20 tahun.