Jor-joran Subsidi Motor Listrik, Awas PHK Pabrik Motor Bensin

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memberikan subsidi untuk pembelian motor listrik roda dua berbasis baterai. Subsidi ini menargetkan 200.000 unit motor listrik terjual pada tahun 2023. Besarnya target pemerintah itu menimbulkan kekhawatiran mengenai kelanjutan pabrik motor berbahan bakar bensin atau internal combustion engine (ICE), utamanya dalam mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai potensi PHK di pabrikan motor bensin sangat mungkin terjadi, namun bukan berarti dalam waktu singkat. Pasalnya, proses transisi menuju kendaraan listrik masih dalam tahap awal.

Baca: RI Siap-siap Booming Motor Listrik, Motor Bensin Bakal Punah?

"Potensi PHK dalam industri manufaktur sepeda motor ICE akan berlangsung secara gradual dalam periode panjang tentunya, karena sejauh ini adopsi kendaraan listrik di pasar yang masih akan lambat dan memakan waktu panjang hingga kisaran 2030," katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (31/8/2023).

Waktu yang cukup panjang tentunya menjadi batasan yang perlu dipersiapkan oleh semua produsen komponen mesin ICE untuk melakukan adaptasi dan transisi ke produksi parts bagi kendaraan listrik. Ini bisa melibatkan restrukturisasi operasi, pelatihan ulang karyawan, dan pengalihan sumber daya ke pengembangan kendaraan listrik.

"Periodisasi yang panjang ini tentunya memungkinkan pabrikan komponen mesin ICE untuk tetap mempertahankan lapangan kerja melalui reskilling dan upskilling sambil merespons perubahan permintaan pasar di masa depan. Transisi ke produksi kendaraan listrik akan berlangsung secara bertahap," kata Yannes.

Foto: Situasi Produksi Motor di Astra Honda Motor, Karawang, Jawa barat, Kamis (11/12). (Noor Aspasia Hasibuan) Situasi Produksi Motor di Astra Honda Motor, Karawang, Jawa barat, Kamis (11/12). (Noor Aspasia Hasibuan)

Karena panjangnya proses menuju titik tersebut, maka pabrikan perlu bersiap-siap sejak saat ini. Ancaman PHK yang terlihat masih jauh perlu diantisipasi dengan serius, diantaranya merubah produk yang makin diminati pasar.

"Jadi, potensi PHK dapat dikelola melalui pendekatan adaptasi, diversifikasi, pengembangan teknologi sejak dini oleh setiap industri komponen yang sebagian ada di Indonesia. Mengingat dukungan insentif dari pemerintah untuk pengembangan industri yang berkorelasi dengan ekosistem BeV sudah ada dan sudah mulai operasional," ujar Yannes.

Baca: Duh! Efek Positif Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta Diragukan

Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai perluasan penerima program bantuan untuk pembelian motor listrik roda dua berbasis baterai. Ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

"Dasar utama perubahan kebijakan ini adalah untuk percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih. Tujuan tersebut, tentu akan berdampak terhadap peningkatan investasi, memacu produktivitas dan daya saing industri, serta perluasan tenaga kerja," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Selasa (29/8/23).

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]