Diminta DPR Tak Pangkas Anggaran Lagi, Ini Jawab Sri Mulyani
Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Andi Akmal Pasluddin meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak terus menurus memangkas anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang turut menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi negara.
Politikus PKS itu mengungkapkan, beberapa kementerian yang anggarannya dipangkas oleh Sri Mulyani di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Saya beri saran kalau kita lihat selama kurang lebih 10 tahun ini kita lihat perlu ada mungkin insentif bagi kementerian yang PNBP nya naik," ujar anggota dewan yang juga duduk di Komisi IV DPR itu, saat rapat Banggar dengan Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
"Karena kami di Komisi IV, melihat bahwa selama 10 tahun ini ada penurunan tajam anggaran di mitra kami, padahal ini berhubungannya dengan kesejahteraan masyarakat," ucap Andi.
Andi menyebutkan, untuk Kementan selama 10 tahun terakhir anggarannya telah turun sekira 50% dari kisaran Rp 32 triliun menjadi hanya Rp 14 triliun, KKP dari sekitar Rp 12 triliun menjadi hanya Rp 6 triliun, dan KLHK dari sekitar Rp 10 triliun menjadi Rp 8 triliun.
"Sementara dari kinerja kenaikan PNBP nya ini kenaikannya lumayan bu, kalau KLHK kontribusinya sudah Rp 5 triliun lebih, KKP bahkan sudah di atas Rp 1,5 triliun. Artinya saya sarankan diberi insentif lah bagi kementerian yang PNBPÂ nya naik untuk pagu anggarannya ke depan," tegas Andi
Merespons itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih akan mencoba melihat mekanisme penerapannya. Terlebih, saat ini DPR dan Pemerintah juga baru mau memulai membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) untuk tahun depan, yakni pada 2024. "Nanti kita lihat ya mekanismenya," ucap Sri Mulyani.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jurus Sri Mulyani, Bangun Infrastruktur Tanpa Nguras APBN
