Gebrakan Sri Mulyani, Jadikan Ekonomi Halal Penolong RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi halal menjadi salah satu sektor yang akan terus dikembangkan pemerintah Indonesia, karena memiliki potensi untuk meningkatkan PDB Indonesia hingga US$ 5,1 miliar per tahun, berdasarkan perhitungan Indonesia Halal Markets Report 2022 yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dari level global pun industri dan pasar halal masih terus berkembang. Catatannya dari 1,9 miliar muslim di seluruh dunia yang 230 juta ada di Indonesia, telah menghabiskan sekitar US$ 2 triliun untuk produk halal pada 2021. Nilai belanja produk halal masyarakat dunia itu pun tumbuh hampir 9% dari 2020 hingga 2021.

"Pada 2025 pengeluaran umat Islam di sektor Halal diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,8%, mencapai sekitar US$ 3 triliun dan ekonomi halal global sendiri diperkirakan akan mencapai US$ 4,96 triliun pada 2030," kata Sri Mulyani dalam acara The 7th Annual Islamic Finance Conference yang digelar secara virtual, Selasa (29/8/2023).

Untuk menangkap peluang itu, Indonesia menurut Sri Mulyani harus memiliki strategi supaya ekonomi halal di tanah air terus berkembang, sehingga mampu mendorong ekspor, investasi sektor halal, hingga konsumsinya sendiri. Strategi kunci itu kata Sri Mulyani terdiri dari tiga aspek.

Pertama adalah mendorong permintaan produk halal semakin tinggi. Caranya dengan menciptakan iklim pasar halal yang sehat dengan menggencarkan sertifikasi halal yang tak membuat biaya lebih tinggi dan menimbulkan hambatan, serta mendorong pembiayaan yang halal, sesuai nilai-nilai Islam.

"Dalam konteks nasional Indonesia, keuangan sosial Islam yang dalam hal ini adalah zakat sangat penting untuk meningkatkan konsumsi produk halal karena memberdayakan daya beli kelompok marginal," tutur Sri Mulyani.

Kedua, adalah semakin melibatkan Indonesia ke perdagangan halal internasional. Caranya dengan membuka pasar halal baru yang kini menurut Sri Mulyani tengah berkembang karena meningkatnya populasi muslim di luar negara-negara Islam.

"Ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan eksposur Indonesia ke sistem perdagangan serta promosi produk halal, sambil membantu produsen untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan meningkatkan akses terhadap intelijen pasar yang dapat diandalkan," ucapnya.

Ketiga, strategi terakhir adalah dengan mengoptimalisasi investasi pada ekonomi halal. Menurutnya, pada aspek ini pemerintah harus turun tangan menciptakan lingkungan pasar halal yang kondusif melalui penyederhanaan izin usaha, memberi insentif bagi industri halal secara khusus, serta memberikan akses pemasaran domestik maupun pada level global bagi UMKM.

"Terlepas dari ketiga pilar atau strategi itu, pendanaan dan keuangan halal yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan ekosistem halal, pemerintah Indonesia telah menerbitkan green sukuk dan cash wakaf link sukuk," ungkap Sri Mulyani.

"Instrumen ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka ekonomi halal untuk skema pembiayaan lebih lanjut demi memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan halal terintegrasi dan sepenuhnya sesuai dengan standar halal," ujarnya.

Sri Mulyani menekankan, berbagai strategi ini tentu tidak akan mudah dilaksanakan, jika permasalahan yang selama ini mengakar di negara-negara Islam belum selesai untuk mengembangkan industri halal, misalnya terjadinya fragmentasi lembaga halal, hingga kurangnya standarisasi sertifikasi.

"Serta masih kurangnya pengetahuan auditor halal mengenai kepatuhan terhadap standar syariah, rendahnya aliterasi halal, kurangnya penelitian dan pengembangan, tidak adanya lembaga sertifikasi internasional, dan kurangnya pendanaan halal," tegasnya.