Babak Baru Skandal Korupsi Perang Ukraina, Zelensky Terlibat?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan Ukraina menolak tuduhan korupsi baru mengenai pasokan militer, di tengah dugaan pembelian seragam dengan harga yang melambung selama perang dengan Rusia.

Beberapa media melaporkan bahwa kementerian tersebut menandatangani kontrak pada akhir tahun lalu dengan sebuah perusahaan Turki untuk memasok seragam tempur musim dingin, namun harganya naik tiga kali lipat setelah penandatanganan kesepakatan tersebut.

Jurnalis Ukraina juga menetapkan bahwa perlengkapan musim dingin dapat dibeli di Turki dengan harga yang jauh lebih rendah.

Baca: Zelensky Pening, Pemerintahan Ukraina Diguncang Skandal

Mereka juga melaporkan bahwa salah satu pemilik perusahaan Turki tersebut adalah Oleksandre Kassai, keponakan Gennadi Kassai, yang merupakan anggota partai yang sama dengan Presiden Volodymyr Zelensky.

Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov mengecam tuduhan itu sebagai kebohongan dan mengatakan harga yang ditagih sesuai dengan yang diiklankan.

"Saya mendesak semua orang untuk memperlakukan informasi dengan lebih kritis dan bertanggung jawab, karena informasi tersebut menyesatkan masyarakat dan, yang lebih buruk lagi, menyesatkan mitra kita, karena dari luar Anda akan menganggapnya sebagai sebuah bencana," kata Reznikov dalam konferensi pers, dikutip AFP, Selasa (29/8/2023).

"Semuanya dilakukan sesuai dengan undang-undang pengadaan publik dan melalui prosedur tender," tegasnya.

Skandal korupsi sebelumnya yang berkaitan dengan pasokan tentara menyebabkan pejabat senior Ukraina dicopot dari jabatannya pada bulan Januari setelah media mengungkapkan bahwa kontrak yang telah ditandatangani kementerian tersebut untuk membeli produk makanan bagi tentara menunjukkan jumlah yang sama dilebih-lebihkan.

Pada kesempatan itu, Reznikov mengakui layanan antikorupsi di kementeriannya "gagal dalam tugasnya".

Pada awal bulan ini, Zelensky memecat semua pejabat regional yang bertanggung jawab atas perekrutan militer untuk memberantas korupsi, termasuk mengizinkan beberapa wajib militer untuk melarikan diri dari dinas militer.

Baca: Maaf NATO, Strategi di Ukraina Sudah Basi

Sejak awal tahun ini, terdapat kasus-kasus korupsi lain di negara yang sudah lama menjadi endemik korupsi. Hal ini menyebabkan Uni Eropa mendesak Kyiv untuk melakukan tindakan keras sebelum mereka berpikir untuk menjadi anggota blok tersebut.

Ukraina berada di peringkat 116 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi terbaru yang dikeluarkan oleh kelompok kampanye Transparency International. Wakil Perdana Menteri Iryna Vereshchuk melalui aplikasi Telegram pada hari Minggu menyebut saat ini Kyiv bergantung pada penegakan hukum dari korupsi.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bukan Rusia, Ukraina Dihantam Skandal Korupsi Pengadaan Senjata Perang