Gara-gara Rudal Korut, Hubungan AS, China, & Rusia Panas Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) menuduh China dan Rusia menghalangi penyelidikan Dewan Keamanan PBB terhadap peluncuran rudal Korea Utara, termasuk upaya Pyongyang untuk menempatkan satelit mata-mata di luar angkasa.

Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan, 13 dari 15 anggota - semuanya kecuali Moskow dan Beijing - mengutuk uji coba satelit mata-mata kedua Pyongyang dalam tiga bulan, yang menggunakan teknologi rudal balistik.

"Ini seharusnya menjadi isu yang mempersatukan kita. ... Namun sejak awal tahun 2022, Dewan ini telah gagal memenuhi komitmennya karena hambatan dari Tiongkok dan Rusia," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, dikutip dari CNA, Minggu (26/8/2023).

"Ancaman nuklir DPRK (Korea Utara) semakin meningkat, dan Rusia serta China tidak memenuhi tanggung jawab mereka untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," tambahnya.

Thomas-Greenfield juga mengecam kehadiran pejabat Rusia dan Tiongkok di parade militer Korea Utara bulan lalu yang memamerkan drone baru dan rudal balistik antarbenua dengan kemampuan nuklir.

"Mereka merayakan - merayakan - pelanggaran resolusi Dewan Keamanan dan terus memblokir tindakan Dewan Keamanan," kata Thomas-Greenfield tentang Moskow dan Beijing.

Pada Mei 2022, China dan Rusia memveto resolusi yang memberlakukan sanksi baru terhadap Pyongyang, dan sejak saat itu, tidak ada resolusi atau deklarasi Dewan Keamanan mengenai Korea Utara yang diadopsi.

Tindakan terpadu Dewan Keamanan terakhir terhadap Korea Utara terjadi pada tahun 2017. Di sisi lain, perwakilan Tiongkok dan Rusia mengatakan Washington harus disalahkan atas sikap agresif Korea Utara, dan merujuk pada latihan militer AS yang sedang berlangsung dengan Korea Selatan.

Korea Utara telah lama menyatakan bahwa program nuklirnya dilakukan untuk membela diri, dan mengatakan hal yang sama juga berlaku untuk program satelitnya.

"Peluncuran satelit pengintaian kami merupakan pelaksanaan hak sah untuk membela diri guna mencegah semakin meningkatnya tindakan permusuhan militer Amerika Serikat," kata Duta Besar Korea Utara Kim Song.

Dia menambahkan bahwa negaranya tidak pernah mengakui resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai hal tersebut. Thomas-Greenfield menolak keras pernyataan ini.

"Kita semua tahu kebenarannya: DPRK mengutamakan paranoia dan kepentingan egoisnya di atas kebutuhan mendesak rakyat Korea Utara," katanya.