Penerus Pak Jokowi Siap-siap Pusing Hadapi 2 Masalah Ini

Jakarta, CNBC Indonesia- Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance Eko Listiyanto menilai pemerintah Presiden Joko Widodo sedang mengejar penuntasan dua pekerjaan rumah di akhir masa jabatannya pada 2024, yaitu masalah kemiskinan dan stunting alias gizi buruk. Menurut dia, upaya untuk menyelesaikan dua PR tersebut terlihat dari Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2024.

"Bahasa sederhananya begini, sektor swasta itu mengalokasikan dana yang paling besar untuk sesuatu yang paling potensial, tapi kalau pemerintah yang mengalokasikan paling gede ya dugaannya banyak masalah di situ," kata Eko kepada CNBC Indonesia dalam acara Your Money Your Vote edisi RAPBN 2024 dikutip, Jumat (25/8/2023).

Eko menilai dana yang disiapkan pemerintah untuk mengentaskan dua problem ini terbilang jumbo. Pemerintah menganggarkan Rp 493 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos). Angka tersebut hanya terpaut Rp 5 triliun, dari besaran dana perlinsos yang dianggarkan semasa pandemi Covid-19, yakni Rp 498 triliun pada 2020.

Program perlinsos terdiri dari Program Keluarga Harapan, program bantuan sosial dan lainnya. sementara, untuk program stunting atau pengentasan gizi buruk, pemerintah menganggarkan Rp 36 triliun. "Kemiskinan dan stunting ini program yang coba diatasi pemerintah dengan anggaran jumbo dari tahun ke tahun," kata Eko.

Eko menilai kebijakan anggaran perlinsos jumbo untuk mengatasi kemiskinan dan stunting sebenarnya cukup berhasil. Keberhasilan itu dilihat dari angka kemiskinan yang relatif naik kecil pada saat pandemi dan perlahan turun setelahnya. Pemerintah, kata dia, juga membuat target ambisius untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024.

Sebaliknya, kata dia, pemerintah memasang target yang relatif konservatif untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 5,2%. Dia mengatakan target pertumbuhan itu mengindikasikan pemerintahan Jokowi ingin memfokuskan pertumbuhan ekonomi lebih merata. "Kalau melihat politik anggaran 2024 arahnya lebih kepada inklusif," kata dia.

Meski demikian, Eko mewanti-wanti pemerintah perlu hati-hati dalam mengeksekusi strategi tersebut. Dia mengatakan gelaran Pemilu 2024 berpotensi memecah konsentrasi pelaksanaan program-program di APBN, termasuk pengentasan kemiskinan dan stunting.

Dia menyarankan pemerintah melakukan monitoring yang ketat dalam pelaksanaan program-program itu. Menurut dia, pelaksanaan program pengendalian inflasi bisa ditiru, yakni dengan melakukan pemantauan secara mingguan terhadap pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan stunting. "Bisa dilakukan cara-cara semacam ini untuk memastikan strategi kita untuk membuat APBN 2024 itu inklusif itu bisa terjadi," kata dia.