Alasan Jokowi Jor-joran Sebar Bansos di Tahun Terakhir

Rosseno Aji Nugraha, CNBC Indonesia
Jumat, 25/08/2023 21:30 WIB
Foto: Infografis/Ingin Mendapatkan Bansos Tunai Rp 600.000, Begini Caranya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Presiden Joko Widodo menyiapkan anggaran besar untuk masyarakat miskin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Jumlah dana yang disiapkan untuk program perlindungan sosial (perlinsos) disetel di angka Rp 493 triliun.

Angka itu hampir sama dengan dana perlinsos yang disiapkan pada saat pandemi Covid-19, yakni Rp 498 triliun pada 2020. "Sejak pandemi sampai sekarang program perlinsos bukan kita kurangi, bahkan kita mengatakan itu titik acuan baru, jadi kita pertahankan sekarang di angka Rp 493 triliun di 2024," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, kepada CNBC Indonesia dalam acara Your Money Your Vote edisi RAPBN 2024 dikutip, Jumat, (25/8/2023).


Dana Rp 493 triliun itu nantinya akan dialokasikan untuk program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, serta kartu sembako. Febrio mengatakan dana perlinsos itu merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat miskin dari sisi rumah tangga.

Selain membantu dapur wong cilik tetap ngebul, Febrio mengatakan juga melakukan intervensi terhadap kemiskinan dengan cara memberikan insentif pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dia mengatakan pemerintah menyiapkan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat untuk UMKM dengan nilai mencapai Rp 40 triliun pada 2024. Subsidi itu diberikan dengan cara memberlakukan kredit dengan bunga sangat rendah kepada usaha kecil.

"Mereka hanya bayar 5% sampai 6%, itulah keberpihakan APBN dari sisi usaha," kata dia.

Febrio mengatakan dalam rangka mengatasi kemiskinan pemerintah juga menggelontorkan dana Rp 36 triliun untuk program pengentasan gizi buruk atau stunting. Dia mengklaim pendataan terhadap kasus buruk saat ini lebih canggih, sehingga dana tersebut akan lebih tepat sasaran. Pemerintah, kata dia, menargetkan kasus gizi buruk akan menurun hingga angka 14% dalam waktu dekat ini.

"Ini akan membutuhkan kontrol dan monitoring belanja serta pencapaian bulanan, mirip seperti mengurus inflasi," kata dia.


(mij/mij)
Saksikan video di bawah ini:

Video: APBN Mei 2025 Defisit Rp 21T, Menkeu Klaim Masih Kecil