RI Bakal Bangun Jaringan Listrik Raksasa, Ini yang Biayai..

Bali, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia berencana membangun jaringan listrik raksasa atau super grid antar pulau di tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk mendorong pemakaian sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyampaikan, Indonesia sudah menandatangani nota kesepahaman yang mana rencana pembangunan jaringan listrik itu juga akan digunakan untuk mendorong interkonektivitas antar negara-negara ASEAN.

"Signing MoU 2020 dulu kita sepakat untuk interkoneksi power grid. Kita sepakat untuk dikaji 2025 mendatang," kata Dadan dalam acara 41st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM), Nusa Dua, Bali, Kamis (24/8/20023).

Baca: Menteri Energi ASEAN Ngumpul di Bali, Ini yang Dibahas

Lantas, dari mana pembiayaan untuk merealisasikan rencana pembangunan super grid di Indonesia?

Dadan menyebutkan pendanaan untuk membangun super grid dalam negeri bisa didapatkan dari Asian Development Bank (ADB) yang mana pembiayaan tersebut akan dibagi antara negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN.

"Secara khusus (pembiayaan) dengan ASEAN yang menjadi koordinator, untuk dari sisi pembagian pembiayaan ini adanya di ADB, kan di Filipina kantornya. Ini yang terus memberikan pemikioran-pemikiran yang kami dorong dari sisi financing," jelas Dadan.

Adapun pembiayaan oleh ADB itu juga didukung oleh ASEAN Centre of Energy (ACE). Dia menilai hal tersebut merupakan kolaborasi pendanaan yang sangat baik dalam mendukung Indonesia untuk membangun super grid dalam negeri.

Baca: Dipimpin Sri Mulyani, ASEAN Sepakat Perluas Dana Pandemi!

"ADB di-support oleh ACE, think-thank ASEAN untuk energi. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik. ACE berkomunikasi dengan masing-masing negara. Kita tidak akan menyeragamkan dari sisi financing untuk masing-masing negara," bebernya.

Dengan begitu, dia klaim semua negara ASEAN sepakat dengan skea pendanaan yang disokong oleh ADB dan ACE. Namun memang Dadan menekankan tidak bisa skema pendanaan ang sama diterapkan untuk semua negara di ASEAN, sehingga tiap negara memiliki skema pendanaannya tersendiri.

"Ini kan unik, karena dari sisi bagaimana mendorong transisi energi tiap negara juga unik. Tidak bisa 1 skema diterapkan di semua, tapi semua sepakat, dan ini masuk juga dalam diskusi, termasuk ditingkat menteri tentang bagaimana mendorong di sisi financing," tandasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Bakal Bangun Jaringan Listrik Raksasa