Sri Mulyani Belum Terima Proposal Subsidi LRT & Kereta Cepat

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan masih belum memperoleh pengajuan anggaran untuk subsidi dua moda transportasi terbaru Indonesia, yaitu LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, khusus KCJB memang belum ada pengajuan dari Kemenhuh ataupun Kementerian BUMN karena besaran tarifnya juga belum ditentukan.

"Tarifnya berapa, berapa yang mau disubsidi, kan belum tahu itu, belum dibicarakan pada tingkat yang kemudian datang ke saya untuk penyediaan dananya dan lain sebagainya," kata Isa saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Baca: RI Siapkan Dana Rp 25 Triliun untuk Suntik 2 PLTU Besar Ini

Demikian juga dengan subsidi tarif tiket untuk LRT, meskipun telah ada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek.

"Itu sama jadi levelnya berapa itu sedang digodok Kemenhub mungkin sama-sama dengan Kementerian BUMN, PT KAI, dan lain sebagainya," ujar Isa.

"Belum pada tahap permintaan anggarannya ke saya," tegasnya.

Sebagai informasi, khusus untuk formulasi perhitungan tarif LRT Jabodebek telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek yang ditetapkan pada 8 Juni 2023.

Baca: RI Ajak ASEAN Ramai-Ramai Buang Dolar, Ini Gantinya!

Besaran tarif bersubsidi LRT Jabodebek juga telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik yang ditetapkan pada 14 Juli 2023.

"Pemerintah menetapkan tarif LRT melalui Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik, dengan membiayai selisih dari biaya yang diusulkan oleh operator LRT Jabodebek, agar biayanya lebih terjangkau bagi masyarakat banyak," ujar Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal dikutip dari keterangan tertulisnya.

Risal mengatakan, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) telah melakukan studi dalam menetapkan tarif yang terjangkau. Sejumlah kajian dilakukan dalam penghitungan tarif tersebut diantaranya yaitu: ability to pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar, willingness to pay (WTP) kemauan untuk membayar, berapa tarif moda transportasi lainnya sebagai pembanding, dan berapa biaya operasional yang dikeluarkan oleh operator.

"Dari hasil kajian tersebut, ditetapkan melalui Keputusan Menhub Nomor 67 tahun 2023 bahwa besaran tarif LRT Jabodebek yaitu Rp 5.000 untuk 1 Km pertama dan Rp700 untuk km selanjutnya. Di satu sisi kami memperhatikan daya beli masyarakat dan di sisi lain kami juga memperhatikan keberlangsungan dari operator yang mengoperasikan LRT Jabodebek," ucapnya.

Baca: Bukan Cuma Jet F-15EX, Prabowo Borong Helikopter Black Hawk

Risal mencontohkan perbandingan tarif usulan dari operator sebelum disubsidi dengan tarif bersubsidi di beberapa rute yaitu: untuk rute Stasiun Dukuh Atas - Jatimulya sepanjang ± 28 km, tarif usulan operator sebesar Rp 37.268, sementara tarif bersubsidinya yaitu sebesar Rp 23.900 dengan PSO sebesar 36%.

Kemudian untuk rute Stasiun Dukuh Atas - Harjamukti sepanjang ± 25 km, tarif usulan dari operator sebesar Rp 33.275, sementara tarif bersubsidinya sebesar Rp 21.800 dengan PSO sebesar 34%.

Selanjutnya, untuk rute Stasiun Harjamukti - Jatimulya sepanjang ± 33 km, tarif usulan operator sebesar Rp 43.923, sementara tarif bersubsidinya sebesar Rp 27.400.

Beberapa rute dengan tarif bersubsidi lainnya diantaranya yaitu: Stasiun Dukuh Atas - Stasiun Cawang sepanjang ± 10 km (Tarif Rp 11.300,-), Stasiun Dukuh Atas - Stasiun Halim sepanjang ± 13 km (Tarif Rp 13.400,-), Stasiun Harjamukti - Stasiun Cawang sepanjang ± 15 km (Tarif Rp 14.800,-), Stasiun Harjamukti - Stasiun Halim sepanjang ± 19 km (Tarif Rp 17.600,-), Stasiun Jatimulya - Stasiun Cawang sepanjang ± 18 km (Tarif Rp 16.900,-), Stasiun Jatimulya - Stasiun Halim sepanjang ± 15 km (Tarif Rp 14.800,-), dan Stasiun Cawang - Stasiun Halim sepanjang ± 4 km (Tarif Rp 7.100,-).

Adapun untuk tarif tiket KCJB memang belum ada penetapan regulasi seperti LRT. Tarifnya baru sebatas usulan dari Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi yang rencananya akan dibanderol sebesar Rp 250.000 per orang. Ini adalah tarif diskon yang diusulkan ditahan hingga tiga tahun ke depan sejak beroperasi pada Oktober 2023.

Sayangnya, Dwiyana tidak mengungkapkan harga normal dari Kereta Cepat Jakarta- Bandung tersebut. Dwiyana hanya menegaskan bahwa harga tersebut dinilai sudah ideal.

"Yang penting Rp 250.000, dulu untuk menarik minat beralih dari jalan tol ke Kereta Cepat dan mengurangi macet. Semurah mungkin Rp 250.000 pasti ideal," ujarnya

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Usul Anggaran 2024 Sebesar Rp48,35 T ke DPR