Gawat! 19 'Monster' Ini Bakal Ganggu Jokowi di Tahun Terakhir

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berupaya mengidentifikasi sumber dan memitigasi risiko fiskal yang akan mempengaruhi pelaksanaan APBN 2024. Ada 19 faktor yang dikhawatirkan akan mempengaruhi pelaksanaan APBN tahun depan.

"Secara umum, sumber-sumber risiko fiskal beserta dampak (impact) dan kemungkinan keterjadiannya (likelihood) untuk tahun anggaran 2024," seperti dikutip dari Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN TA 2024 pada Senin, (21/8/2023).

Berikut ini merupakan 19 faktor tersebut:

1. Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara
2. Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara
3. Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran
4. Risiko Pelaksanaan Kebijakan Mandatory Spending
5. Risiko Pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi
6. Risiko Program Pembiayaan Perumahan MBR
7. Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara
8. Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang
9. Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah
10. Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur
11. Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
12. Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
13. Risiko Program Jaminan Sosial TNI/Polri
14. Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
15. Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
16. Risiko Kerugian akibat Bencana
17. Risiko Fiskal Lembaga Keuangan Tertentu
18. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik
19. Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

Pemerintah kemudian membagi dampak ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat kecil, level 2 kecil, level 3 sedang, level 4 tinggi, serta level 5 sangat tinggi. Sementara itu, kemungkinan keterjadiannya (likelihood) dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat rendah, level 2 rendah/jarang, level 3 mungkin, level 4 sangat mungkin, serta level 5 hampir pasti.

Dari pemetaan yang dilakukan, nampak ada sejumlah sektor yang dianggap paling rendah dampak serta kemungkinan keterjadiannya. Di antaranya sektor risiko jaminan sosial TNI/Polri dan risiko fiskal lembaga keuangan tertentu. Kedua sektor itu dianggap berdampak sangat kecil dan sangat rendah berpeluang terjadi.

Adapun faktor yang dianggap paling mungkin terjadi dan berdampak cukup besar adalah risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pembiayaan negara, serta risiko inefisiensi belanja daerah. Faktor ini dianggap sangat mungkin terjadi dan dengan level dampak sedang. Risiko jaminan infrastruktur pemerintah dan risiko BUMN dalam Pembangunan infrastruktur dianggap juga memiliki dampak level tinggi terhadap APBN, namun dianggap kecil kemungkinan terjadinya.

Sejumlah mitigasi disiapkan pemerintah misalnya untuk menghadapi risiko ekonomi makro. Risiko terkait variabel ekonomi makro terutama mencakup pertumbuhan ekonomi, demografi, harga komoditas SDA, serta sektor keuangan.

Pemerintah menyatakan kondisi ekonomi mulai pulih dengan aktivitas masyarakat yang kembali normal selama 2023. Pemerintah mengharapkan hal itu bisa menjadi basis kuat untuk pembangunan ekonomi 2024. Gelaran Pemilu 2024 diproyeksikan akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mendorong perekonomian tahun depan tumbuh lebih baik.

Tingkat pengangguran diproyeksikan berkurang sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,2 persen dengan inflasi terjaga sebesar 2,8 persen. "Namun, realisasi terhadap indikator ekonomi tersebut diperkirakan mengalami fluktuasi akibat adanya pengaruh faktor-faktor global maupun domestik sehingga hal tersebut berpotensi meningkatkan ketidakpastian," seperti dikutip dari Buku II tersebut.