Luhut Ungkap Efek Ngeri Polusi Udara: 6,7 Juta Kematian/Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan efek buruk polusi udara kepada kehidupan masyarakat. Hal itu dibeberkan Luhut via akun Instagram resminya, Jumat (18/8/2023).

Luhut mengungkapkan, pada akhir tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa polusi udara memicu 6,7 juta kematian prematur setiap tahun.

"Dampak polusi udara memang jarang dirasakan secara langsung, namun dampak buruknya akan secara jangka panjang memicu penurunan kualitas kesehatan masyarakat, kualitas hidup, hingga meningkatkan beban kas negara," katanya.

"Partikel polutan PM 2,5, yang berukuran 2,5 mikrometer inilah yang menjadi penyebab salah satu dari 10 penyakit besar yang dibiayai oleh JKN dan menghabiskan anggaran negara hingga 10 triliun rupiah," lanjutnya.

Hari ini, Luhut memimpin rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka upaya peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek. Menurut Luhut, para pihak sepakat bahwa cara pengendalian emisi harus berfokus pada tiga sektor, yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik serta lingkungan hidup.

"Kita perlu bekerja mulai dari sektor hulu hingga hilir untuk mencapai solusi yang holistik," ujarnya.

Untuk langkah awal yang cepat, Luhut mengatakan pemerintah akan melakukan modifikasi cuaca untuk membasahi dan mengurangi polutan di udara. Kemudian sebagai upaya pengendalian emisi, pemerintah akan mewajibkan industri untuk menggunakan "scrubber" dan mengurangi jumlah PLTU batubara.

"Perluasan dan pengetatan uji emisi kendaraan juga akan segera kami terapkan dalam waktu dekat," kata Luhut.

Mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu mengatakan, regulasi pembagian jam kerja juga akan disampaikan kepada perusahaan. Tujuannya agar dapat mengurangi tingkat kemacetan yang menyebabkan peningkatan polutan di jalan.

"Kami juga akan terus mendorong penggunaan transportasi publik dengan meningkatkan kapasitas transportasi publik pada jam sibuk dan mengkaji pemberian insentif lebih bagi para penggunanya agar mereka termotivasi untuk beralih dari kendaraan pribadi," ujar Luhut.

Yang tidak kalah penting, menurut Luhut, adalah mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan.

"Kita tidak boleh membuat kebijakan tanpa mengawasi penerapannya, di sinilah partisipasi aktif masyarakat dibutuhkan," katanya. "Saya berharap kerja sama semua pihak mampu menciptakan dampak nyata dalam penanganan kualitas udara. Bukan hanya untuk hari ini atau esok, tapi untuk anak cucu kita di masa depan," lanjutnya.