Ketiban Rp135 Triliun dari Jokowi, Ini Rencana Prabowo!
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi kementerian kedua terbesar yang memegang anggaran belanja terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Total rencana anggaran yang telah dipatok dalam RAPBN 2024 sebesar Rp 135,44 triliun, satu peringkat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memegang anggaran terbesar pada tahun depan, yaitu Rp 146,98 triliun.
Berdasarkan Buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2024, total anggaran Kemenhan itu sedikit lebih rendah dari proyeksi realisasi anggaran pada 2023 yang sebesar Rp 144,26 triliun.
"Pada 2023 Kemenhan mendapat tambahan anggaran dalam rangka percepatan penarikan PLN (pinjaman luar negeri) sebesar Rp 5,08 triliun dan percepatan penarikan PDN (pinjaman dalam negeri) untuk mendukung Alutsista TNI Rp 4,31 triliun," dikutip dari dari Buku III RAPBN 2024 tersebut, Jumat (18/8/2023).
Adapun anggaran untuk 2024 yang senilai Rp 135,33 triliun digunakan antara lain untuk pemenuhan proyek prioritas nasional (PN) sebesar Rp 27.783,5 miliar. Proyek itu khususnya tercakup dalam PN ke 7, yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.
Dengan demikian, rincian rencana anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program-program berikut:
1. Program Pelaksanaan Tugas TNI sebesar Rp 3,94 triliun;
2. Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit sebesar Rp 11,99 triliun;
3. Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan Rp 24,7 miliar;
4. Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp 39,47 triliun;
5. Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan sebesar Rp 399,1 miliar;
6. Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan sebesar Rp 1,48 triliun; dan
7. Program dukungan manajemen Rp 78,12 triliun.
Selain itu, Kemenhan juga akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan kekuatan pokok TNI untuk menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan terlindunginya keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan.
Maka anggaran 2024 juga diarahkan melalui program pelaksanaan tugas TNI dengan hasil atau output antara lain operasi militer selain perang (OMSP), survei hidro oseanografi, dan pengamanan pemilu.
Selain itu, juga dilakukan dengan program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit melalui peningkatan perumahan dinas dan prasarana perumahan dinas.
Program modernisasi alutsista atau non alutsista juga diarahkan dengan anggaran 2024 melalui pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, pembangunan pertahanan siber, dan pembangunan dan pengembangan industri pertahanan.
Urusan pertahanan ini sebetulnya juga menjadi salah satu fokus pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat penyampaian RAPBN 2024 beserta nota keuangannya pada 16 Agustus 2023 lalu.
Ia mengatakan, peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional.
"Industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN, antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum," ucap Jokowi.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Punya Misi RI Ditakuti Negara Lain, Pakai Cara Ini
