Pak Bas & Prabowo Pegang Anggaran Terbesar Jokowi di 2024

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
18 August 2023 09:15
Presiden RI Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan  Menteri Pertahanan Prabowo saat meninjau  sodetan jalan IKN (Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Foto: Presiden RI Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pertahanan Prabowo saat meninjau sodetan jalan IKN (Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nilanya mencapai Rp 3.304 triliun.

Belanja Kementerian/Lembaga masih tetap didorong untuk semakin berkualitas, yang mampu menghasilkan output yang optimal dalam menstimulasi pemulihan perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan pasca pandemi.

Pemanfaatan belanja K/L yang lebih optimal tersebut menjadi tantangan dan sekaligus harapan, mengingat kompleksitas permasalahan perekonomian global yang dihadapi masih cukup berat yang mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi K/L dengan rencana anggaran belanja terbesar dalam RAPBN 2024 yakni sebesar Rp 146,98 triliun.

Secara rinci, anggaran ini akan dipergunakan untuk program infrastruktur konektivitas sebesar Rp 61,9 triliun, program ketahanan sumber daya air sebesar Rp 41,58 triliun, program perumahan dan kawasan pemukiman sebesar Rp 35,37 triliun.

Anggaran tahun 2024 tersebut belum termasuk untuk lanjutan dari instruksi (Inpres) mengenai perbaikan Jalan Daerah yang siap dialokasikan Rp 15 triliun serta untuk pembangunan daerah otonomi baru bagi empat provinsi di Papua sebesar Rp 11 triliun.

Posisi kedua ditempati oleh Kementerian Pertahanan dengan rencana anggaran mencapai Rp 135,44 triliun. Dan posisi ketiga ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Maka, sebagai salah satu unsur utama dalam mengungkit perekonomian, dan dengan keterbatasan ruang fiskal yang ada, belanja K/L harus mampu mengelola seluruh isu menjadi intervensi kebijakan belanja yang efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan guna menekan angka kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan.


(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Apresiasi Kerja Menteri: Kita Berhasil Lewati Bulan Kritis!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular