
Jokowi Bingung Disebut Pak Lurah, Surya Paloh Langsung Komen

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Jokowi menyinggung soal sebutan "Pak Lurah" dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Umum MPR. Pernyataan Jokowi langsung ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Jokowi mengaku awalnya bingung soal sebutan Pak Lurah. Ia tidak tahu siapa yang dimaksud dengan panggilan Pak Lurah.
"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik, suasana sudah hangat hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah," katanya.
Jokowi menegaskan bahwa ia tidak punya peran atau kekuatan untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Capres dan cawapres, lanjutnya, ditentukan oleh partai politik dan koalisi partai politik.
![]() |
Karena dirinya bukan ketua umum parpol atau pemimpin koalisi parpol, Jokowi memastikan anggapan bahwa ia bisa menentukan capres dan cawapres tidak benar.
"Saya sempat mikir siapa ini Pak Lurah, sedikit sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah saya. Saya jawab saya saya bukan lurah saya Presiden RI," kata Jokowi.
Surya Paloh merespons pidato Presiden Joko Widodo yang menyinggung istilah Pak Lurah di kalangan politisi dan partai politik. Menurut Surya Paloh, tidak ada yang luar biasa dari frasa Pak Lurah di pidato Jokowi.
"Pidato presiden baik-baik saja. Presiden mengikuti seluruh dinamika yang ada di tengah masyarakat kita," kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Rabu (16/8/2023).
Dia kemudian menjelaskan latar belakang dari canda Jokowi. Menurutnya, asalnya adalah anekdot di kalangan politik bahwa semua laporan harus disetujui oleh Pak Lurah.
Saya jawab saya saya bukan lurah saya Presiden RIPresiden Jokowi |
"Tidak ada hal yang luar biasa juga kalau ada barangkali perumpamaan semua pelaporan harus persetujuan Pak Lurah saya pikir sebuah jokes saja, ada sense of humor bagus juga di negeri ini," katanya.
Surya Paloh justru menyoroti pidato dari Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti yang meminta amandemen UUD 1945, yang menempatkan posisi MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara. Meskipun, konsekuensinya pemilihan presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat.
"Saya pikir ini pikiran yang luar biasa bagus, ini satu PR tersendiri bagi MPR, DPR, DPD sendiri bersama duduk berembuk dan mengusulkan usulan ini agar lebih konkret lagi. dan bersama segera sosialisasikan kepada masyarakat. itu pikiran-pikiran Nasdem saya rasa," katanya.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Surya Paloh Komen ini Soal Jokowi Bingung Disebut Pak Lurah
