Belanja Jokowi 2024 Rp3.304 T, Buat Apa Saja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membelanjakan uang sebesar Rp 3.304,1 triliun di dalam RAPBN 2023. Hal ini disampaikan langsung presiden dalam Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, (16/8/2023).

Jokowi mengatakan belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 857,6 triliun.

Jika dipecah berdasarkan sektor belanja. Jokowi menegaskan Pemerintah merencanakan anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun pada RAPBN 2024.

Menurut Jokowi, anggaran itu akan diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier; penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan; pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN.

"Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp 422,7 triliun," ungkap Jokowi.

Baca: Defisit RAPBN 2024 Diajukan Rp 522 Triliun, 2,29% dari PDB

Untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20% APBN,
tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 77 triliun. Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

Revolusi mental tidak boleh berhenti agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada: peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; peningkatan kualitas PAUD; peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan
kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.

Baca: Target Lifting Minyak RI Dalam RAPBN 2024 Turun Drastis!

Adapun, Jokowi juga mengumumkan anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu kehilir, mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Lebih lanjut, kepala negara juga menegaskan anggaran penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, serta anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun.

"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," paparnya.

Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang diprioritaskan untuk: peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Katanya Jalan Tol Gak Bisa Dimakan, Jokowi: Ya Memang!