Pelindo Komit Wujudkan Pelabuhan Bebas Korupsi

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkomitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas bebas korupsi di lingkungan kerja. Hal ini diwujudkan Pelindo dengan menginisiasi Forum Konsolidasi 'Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi' yang digelar belum lama ini.

Forum ini menjadi ajang diskusi, berbagi informasi, serta berbagi praktik baik untuk pemberantasan korupsi instansi-instansi yang menjadi pemangku kepentingan di lingkungan kepelabuhanan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD yang hadir dalam acara tersebut menekankan bahwa persoalan korupsi menjadi aspek yang diperhatikan dalam pembenahan layanan di pelabuhan.

Menurutnya, praktik korupsi tidak hanya hanya cukup dengan aksi penindakan, namun juga memerlukan perbaikan sistem dan pencegahan, salah satunya melalui digitalisasi yang harus dikedepankan dalam perbaikan tersebut.

"Digitalisasi sektor pelabuhan, merupakan langkah yang penting yang harus segera dilakukan karena akan membuat sistem tata kelola lebih transparan. Tidak hanya pada pengangkutan di pelabuhan namun juga pada proses distribusi hingga bea cukai," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (16/8/2023).

Mahfud menambahkan, perbaikan tata kelola pelabuhan memiliki berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah dan jumlahnya pelabuhan yang cukup banyak. Oleh karena itu, dengan digitalisasi dapat menghemat biaya dan efisiensi waktu dalam proses logistik.

Baca: Menhan Rusia Ungkap Kondisi Perang, Ukraina "Hampir Habis"

Selain perbaikan melalui digitalisasi, menurutnya juga diperlukan penguatan kebijakan standar pelabuhan digitalisasi layanan, penguatan lembaga, serta perbaikan tata kelola antar pulau sehingga dapat mendukung penguatan antikorupsi di sektor pelabuhan.

"Komitmen pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan secara parsial dan bersifat sektoral, perlu sinergi bersama antara Pelindo, masyarakat, aparat penegak hukum, PPATK, OJK, dan seluruh stakeholders kepelabuhanan," tambah Mahfud.

Kerja sama antar instansi tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat mengoptimalkan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi termasuk menjangkau penyelamatan aset kejahatan secara optimal.

Baca: Ambisi Besar Jokowi di 2024 Tergambar dalam 2 Kata Ini

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Hattari mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkomitmen pada setiap kebijakan yang diambil oleh BUMN nantinya akan didasari oleh pertimbangan yang objektif, transparan dan bertanggung jawab.

"Forum diskusi ini merupakan wadah yang tepat untuk memastikan komitmen tersebut, dengan melibatkan aktif masyarakat pelabuhan, kita dapat membangun mekanisme pengawasan yang feedback dan efektif untuk memastikan integritas sektor pelabuhan," kata Rabin.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Begini Kesiapan Pelindo Antisipasi Lonjakan Arus Mudik 2023