Jokowi Dorong Hybrid Working, Ini Respons Bos Pengusaha DKI

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi menilai pembagian jam kerja atau hybrid working yang tengah dibahas oleh pemerintah saat ini kurang tepat untuk mengatasi permasalahan polusi udara di wilayah Jakarta.

Menurutnya, perlu dilakukan cara-cara komprehensif untuk mengurai kemacetan sehingga nantinya akan mengurangi polusi.

"Kemarin kan kita juga ada kajian di DKI Jakarta, bahwa apakah dengan adanya kemacetan yang menimbulkan polusi itu harus dibuat pembagian jam kerja. Kalau menurut saya bukan hanya itu, tapi kalau mau memang benar-benar mengurangi kemacetan sehingga nantinya akan mengurangi polusi, ya tentunya dengan cara komprehensif, bukan cuman waktu kerja yang dibatasi," kata Diana kepada CNBC Indonesia, Senin (14/8/2023).

Sebab, lanjutnya, sekarang ini perusahaan atau bidang-bidang tertentu sudah melakukan pembagian jam kerja untuk setiap karyawannya.

"Karena waktu kerja yang dibatasi, sekarang pun perusahaan atau bidang-bidang tertentu sudah pembagian jam kerja untuk setiap karyawan-karyawannya," tuturnya.

Tetapi, kata dia, untuk bagaimana mengurai kemacetan kemudian juga akhirnya bisa mengurangi polusi, tentunya dengan cara yang komprehensif. Misalnya, dengan memberikan fasilitas moda transportasi yang terintegrasi.

"Kemudian, moda transportasinya dibuat nyaman dan aman. Kemudian juga, pembatasan ganjil genap yang juga berlaku untuk kendaraan roda dua, bukan hanya kendaraan roda empat," terang dia.

Jadi, komprehensif yang dimaksud bukan cuman jam kerja yang dibatasi, atau dibuat pengaturan waktu kerjanya, tetapi secara komprehensif kebijakan itu semuanya bisa diterapkan, sehingga rencana atau niatan untuk memperbaiki kondisi kemacetan lalu lintas juga mengurangi polusi itu bisa tercapai.

Untuk diketahui, gagasan hybrid working dibahas dalam Rapat Terbatas mengenai Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).

"Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home, mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan rapat terbatas ini apakah 75% - 25% atau angka lain," kata Jokowi saat membuka rapat.