Jokowi Belanja Subsidi Energi Rp 145,9 T per Juli 2023

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Kementerian Keuangan telah menggelontorkan Rp 145,9 triliun dana APBN untuk keperluan subsidi listrik, LPG dan BBM.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Agustus 2023, pada Jumat (11/8/2023).

Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja non-kementerian lembaga (non-KL) hingga Juli 2023 mencapai Rp 527,4 triliun atau 42,3% dari pagu. "Pos kedua terbesar adalah belanja non-kementerian yang isinya adalah untuk belanja subsidi, program subsidi pupuk dan pembayaran pensiun," kata Sri Mulyani.

Dari angka tersebut, besaran anggaran yang digunakan untuk memberikan subsidi energi mencapai mencapai Rp 145,9 triliun. Pemberian subsidi energi itu terdiri dari subsidi listrik, LPG 3 kilogram dan BBM. Jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk keperluan listrik hingga Juli 2023 sebesar Rp 48,5 triliun.

"Artinya pemerintah memberikan Rp 6,9 triliun per bulan untuk 39,2 juta pelanggan listrik," kata dia.

Baca: Trims Warga RI! Setoran Pajak Tembus Rp1.109 T di Juli 2023

Sri Mulyani melanjutkan untuk subsidi LPG 3 kilogram, pemerintah sudah mengeluarkan Rp 37,7 triliun. Menurut dia, dengan angka itu berarti pemerintah menggelontorkan dana subsidi LPG 3 kilogram sebanyak Rp 6,9 triliun setiap bulan untuk 4 juta masyarakat yang membutuhkan. "Mereka yang menikmati LPG 3 kilo mendapatkan subsidi sangat besar," kata dia.

Untuk belanja energi yang terakhir difokuskan kepada subsidi dan kompensasi BBM. Sri Mulyani mengatakan untuk BBM pemerintah telah mengeluarkan Rp 59,7 triliun. Dengan angka itu, berarti pemerintah mengeluarkan Rp 8,5 triliun per bulannya.

Adapun, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan memperkirakan, kuota subsidi BBM, Listrik, dan LPG 3 kg pada tahun ini akan kembali habis sebelum akhir tahun. Artinya, bakal ada potensi kuota subsidi jebol kembali seperti saat 2022.

Baca: Terlibas Harga Minyak Dunia, Pajak Impor RI Babak Belur

Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan, potensi risiko terlampauinya kuota itu masih disebabkan pola konsumsinya yang belum mampu dikendalikan secara optimal sebagaimana tahun lalu. Maka, ia meminta adanya pengendalian konsumsi ke otoritas terkait.

"Mengenai risiko pelampauan kuota untuk subsidi dan kompensasi BBM, LPG, serta listrik, memang kami terus cermati hal tersebut, karena memang ada potensi untuk itu," kata Isa.

"Dan kami terus kerja sama dengan badan usaha, Pertamina dan PLN khususnya untuk bisa kendalikan volume dari BBM dan listrik yang disubsidi untuk dikonsumsi," tuturnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anggaran Subsidi Sri Mulyani Bengkak Rp269,6 T di 2023