Digugat Eropa, RI Pamer Hilirisasi di Depan Menteri Inggris

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah "serangan" bertubi-tubi dari Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif justru tak segan memamerkan kemajuan hilirisasi di hadapan Menteri Keamanan Energi dan Net Zero Inggris Graham Stuart.

Di hadapan Menteri Energi Inggris tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif membeberkan bahwa Indonesia saat ini tengah gencar menggenjot program hilirisasi mineral di dalam negeri.

Arifin mengatakan, saat ini Indonesia tengah fokus untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Tanah Air. Mengingat, smelter sendiri mempunyai peran penting dalam mendukung transisi energi di dalam negeri.

"Saat ini Indonesia fokus pada pengolahan mineral yang memainkan peran penting untuk mendukung transisi energi," ungkapnya dalam acara perpanjangan kemitraan MENTARI Inggris-Indonesia (Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia) di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

"Nikel, salah satu bahan galian yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri baterai, namun proses pengolahan dan pemurniannya masih perlu dikembangkan," kata Arifin.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini Pemerintah Indonesia membuka kerja sama untuk mengembangkan rantai pasokan baterai di Indonesia.

"Pemerintah membuka kerja sama untuk mengembangkan rantai pasok di Indonesia," ucapnya.

Selain itu, Arifin juga menyampaikan bahwa Indonesia saat ini tengah berupaya membangun industri pengolahan pasir kuarsa/silika di dalam negeri menjadi wafer sebagai bahan sel surya.

"Selanjutnya akan dibangun pabrik solar cell untuk mengurangi impor dan meningkatkan kandungan lokal. Potensi pasar produk sel surya sangat besar karena solar merupakan pembangkit energi terbarukan terbesar yang akan dikembangkan lebih dari 400 GW pada tahun 2060," kata dia.

Seperti diketahui, Uni Eropa telah menggugat kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia pada 2020 di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun sayangnya, Indonesia harus menerima kekalahan karena pada Oktober 2022 WTO memenangkan gugatan tersebut. Tapi tak tinggal diam, Pemerintah Indonesia pun langsung mengajukan banding pada Desember 2022 lalu.

Belum juga sidang banding terlaksana, Uni Eropa kini melakukan "serangan" baru dengan melakukan konsultasi Penegakan Regulation atau Enforcement Regulation. Uni Eropa akan mengumpulkan dan melakukan konsultasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, khususnya industri baja, yang terdampak atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel RI.

Bila terbukti kebijakan Indonesia ini berdampak pada industri di Uni Eropa, maka tak menutup kemungkinan Uni Eropa akan memberlakukan bea impor atas barang-barang asal Indonesia.

Baca: Jokowi, Luhut Hingga Bahlil Pamer 'Durian Runtuh' RI Rp510 T

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tak Terima Aksi Jokowi, Eropa Bersiap Serang Balik RI