Gencarkan Hilirisasi, RI Bakal Punya 170 Unit Smelter Nikel
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sejak beberapa tahun terakhir ini gencar mengembangkan proyek hilirisasi, khususnya pada komoditas nikel. Data terbaru menunjukkan Indonesia kini sudah mengoperasikan 79 unit. Ditambah dengan proyek yang dalam proses konstruksi dan perencanaan, total smelter nikel di Indonesia diperkirakan akan mencapai 170 unit.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyebut, saat ini terdapat 365 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang berada di enam provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, serta Papua Barat Daya. Sementara untuk pengolahan nikel (smelter) di dalam negeri, terdapat 79 unit smelter yang beroperasi, 74 dalam konstruksi, dan 17 dalam tahan perencanaan dan pengurusan perizinan.
Hal itu diungkapkannya pada Forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Penghasil Nikel yang dilangsungkan di Kantor DPRD Sulawesi Tengah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (7/12/2025).
Forum tersebut berisikan lima DPRD Provinsi yang terdiri dari DPRD Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.
Pengolahan nikel di dalam negeri, menurutnya merupakan bagian dari hilirisasi dan pelaksanaan dari Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana termaktub bahwa seluruh komoditas mineral wajib diolah di dalam negeri.
"Hal ini sejalan dengan prioritas Asta Cita Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi komoditas di dalam negeri. Hilirisasi adalah bagian dari strategi kemandirian bangsa dan pondasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang berlandaskan pada transformasi ekonomi berbasiskan nilai tambah," paparnya.
Yuliot menjelaskan, terdapat peningkatan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian dalam negeri semenjak larangan ekspor nikel ore yang telah dilakukan pada 2020 lalu. Pada 2017 lalu, ekspor nikel dan turunannya hanya menghasilkan US$ 3,3 miliar, sementara pada tahun 2024 terjadi peningkatan nilai ekspor nikel dan turunannya menjadi lebih 10 kali lipat, yakni mencapai US$ 33,9 miliar.
"Proyeksi pada tahun 2040, program hilirisasi akan menyumbang investasi sekitar US$ 618 miliar, menciptakan 3 juta lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan nilai ekspor secara signifikan," terang Yuliot.
Meski demikian, Yuliot menegaskan bahwa pengolahan mineral harus dilaksanakan sesuai dengan praktik pertambangan yang baik atau good mining practice, dengan melakukan aspek pengelolaan lingkungan hidup pasca operasi dari kegiatan pertambangan dengan berupa penanggulangan serta pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan juga untuk pengendalian emisi karbon yang ditimbulkan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Sulawesi Tengah Mohammad Arus Abdul Karim, menuturkan bahwa inisiasi pembentukan forum DPRD Penghasil Nikel adalah untuk menjadi wadah menyampaikan aspirasi bagi provinsi penghasil nikel untuk memperjuangkan aspirasinya terkait komoditas nikel.
"Forum ini adalah wadah untuk menyatukan suara dan langkah para wakil rakyat di daerah bersama eksekutif dan seluruh stakeholder agar kepentingan daerah penghasil nikel didengar, diakomodasi dalam kebijakan nasional," tandasnya.
[Gambas:Video CNBC]