Beda dari Luhut Soal Setop Ekspor Gas, Ini Kata Menteri ESDM

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan Indonesia belum akan menyetop ekspor gas meski gas yang diproduksi saat ini harus memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.

Hal ini diungkapkan Arifin usai Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2023). Rapat terbatas kali ini khusus membahas grand strategy untuk gas bumi.

Terpantau, rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

"Gak ada (stop ekspor gas), jadi memang kalau produksinya banyak, dan di dalam negeri belum mampu menyerap, ini harus kita manfaatkan sebagai pendapatan untuk pemerintah," kata Arifin saat ditanyai apakah rapat ini juga membahas soal rencana setop ekspor gas.

Ia menjelaskan, pasokan gas dalam negeri saat ini masih cukup untuk kebutuhan dalam negeri, bahkan tersisa. Dengan demikian, masih bisa diekspor untuk menambah pendapatan negara.

"Jadi seluruh produksi gas kita itu 67% udah dipakai di dalam negeri, sisanya dalam terserap, ini lah yang kita lakukan penjualan komersil antara lain diekspor dalam bentuk LNG dan pipa gas," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa ada rencana pemerintah untuk menyetop ekspor gas bumi dalam bentuk LNG, termasuk tidak lagi memperpanjang kontrak penjualan gas ke luar negeri.

"Kita akan memungkinkan itu (kontrak ekspor gas) untuk tidak diperpanjang lagi," ujar Luhut ditemui di Jakarta, Senin (24/7/2023).

Menurut Luhut, kebijakan larangan ekspor gas tersebut dilakukan guna mendukung operasional industri yang akan dikembangkan di dalam negeri, khususnya pabrik petrokimia yang membutuhkan gas dalam jumlah besar.

"Semua gas-gas kita yang bisa downstreaming di industri kenapa mesti diekspor, selama ini kita ekspor LNG lalu impor LPG, kenapa gak dibuat dalam negeri, tapi kita akan hormati semua kontrak yang ada, tapi selesai kontrak itu tidak ada kontrak baru lagi untuk itu," tutur Luhut.