Cara Agar RI Kalahkan Thailand & Punya Pabrik Baterai Raksasa

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah ingin mengejar ketertinggalan dari Thailand, dalam hal membangun ekosistem industri mobil listrik terintegrasi. Dengan begitu, akan bisa menarik masuknya investasi dan membangun giga factory atau pabrik raksasa baterai lithium di Indonesia.

Pengamat Otomotif Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, peluang Indonesia membangun industri komponen EV dan mengejar ketertinggalan dari Thailand sangatlah besar.

Sebab, jelasnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Yaitu, menguasai 23% cadangan nikel dunia, juga memiliki kobalt yang merupakan bahan baku penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik.

"Untuk membuat baterai, Indonesia juga sudah bekerja sama pengadaan lithium dari Australia. Ketersediaan bahan baku ini dapat menjadi keuntungan kompetitif untuk memproduksi baterai, sebagai komponen utama EV di dalam negeri," kata Yannes kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (26/7/2023).

Baca: Kejar Industri Kendaraan Listrik Thailand, RI Kudu Ngegas!

Belum lagi, ujarnya, Indonesia saat ini menjadi pasar mobil terbesar di Asean dan pasar sepeda motor terbesar ke-3 di dunia.

"Sehingga, akan sangat menguntungkan investasi industri otomotif dunia untuk captive market dalam negeri sebagai langkah awal produksinya," katanya.

Namun, imbuh dia, untuk mencapai target tersebut, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah. Termasuk, dengan menggelontorkan berbagai insentif yang bisa menarik minat investor.

"Insentif fiskal berupa pemotongan atau keringanan pajak bagi perusahaan komponen yang berinvestasi dan beroperasi di dalam negeri, memberikan pembebasan bea masuk (BM) impor mesin, peralatan, dan bahan baku yang diperlukan untuk produksi komponen di dalam negeri," katanya.

"Selain itu, memberikan restitusi pajak kepada perusahaan/industri yang berinvestasi di bidang riset & pengembangan produknya di dalam negeri dan menjadikan riset & pengembangan produk sebagai TKDN (tingkat kandungan dalam negeri)," tambah Yannes.

Dengan menyediakan insentif-insentif tersebut, katanya, pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri komponen di dalam negeri.

"Hal ini akan berdampak positif pada pengembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian industri Indonesia dalam memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor dan sektor otomotif EV lainnya," terangnya.

Baca: Mobil Listrik Belum Bisa Kalahkan Mobil Bensin, Ini Sebabnya

Apalagi, dia menambahkan, industri mobil itu merupakan integrator dari begitu banyak industri komponennya. Hal ini akan meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan sektor tersebut.

"Pada prinsipnya pemerintah perlu menciptakan percepatan peraturan yang ramah industri dan menyederhanakan proses perizinan bagi perusahaan yang ingin berinvestasi dalam industri komponen di dalam negeri," ujar Yannes.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan, Indonesia tertinggal 2 tahun dari Thailand. Dalam hal membangun ekosistem kendaraan listrik.

"Selama punya sumber daya, saya pikir bisa menarik investasi. Tapi, jika ingin menarik produsen baterai lithium, yang artinya adalah giga factory di Indonesia, artinya butuh membangun ekosistem EV (electric vehicle/ kendaraan listrik)," kata Seto dalam "Nickel Conference 2023" CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (25/07/2023).

Baca: Menteri Australia Temui Wamenlu RI Bahas EV Hingga Pangan

"Sebab, tidak bisa mengekspor battery cell atau battery pack. Sangat berbahaya. Jadi, yang harus dilakukan adalah mengekspor EV. Jadi ya artinya, menarik investasi baterai lithium, membangun giga factory. Artinya, harus membangun ekosistem EV," katanya.

Tanpa itu, kata dia, sebaiknya dilupakan mimpi Indonesia memiliki pabrik lithium raksasa.

"Ini yang menyebabkan kita bersaing dengan Thailand. Dan, saya bisa katakan, kita 2 tahun ketinggalan dari Thailand. Kita harus mengejar Thailand dalam hal ini," kata Seto.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Thailand Boleh Gercep Soal EV, Tapi Tetap Bergantung ke RI