Indonesia Disebut Negara Gagal Versi PBB, Benarkah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, membantah penilaian bahwa Indonesia adalah negara gagal sistemik.

Anggapan bahwa Indonesia adalah negara gagal sistemik disampaikan oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan.

Melalui akun Twitter pribadinya (@AnthonyBudiawan), Anthony mengutip pernyataan Sekjen PBB, Antonio Guterres, yang menyebutkan bahwa membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan, masuk kategori negara gagal sistemik.

"Indonesia masuk negara gagal sistemik. APBN 2022: Biaya Kesehatan Rp176,7 triliun; Bunga pinjaman: Rp386,3 triliun," ujar Anthony, dikutip Sabtu (22/7/2023).

Twit tersebut pun langsung dibantah oleh Prastowo. Ia menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara gagal sistemik melalui status Indonesia yang masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income trap versi Bank Dunia.

"Penilaian ini (Indonesia adalah negara gagal sistemik) tidak berdasar! Indonesia bukan negara gagal," kata Prastowo melalui akun Twitter pribadinya (@prastow), dikutip Sabtu (22/7/2023).

Dalam twit balasan yang sama, Prastowo menekankan total anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN 2022 adalah sebesar Rp649 triliun atau 168 persen dari total belanja bunga Rp386 triliun.

"Tahun 2023 bahkan naik!" tegas Prastowo.

Twit balasan Prastowo pun kembali direspons oleh Anthony. Anthony mengatakan, hal yang disampaikan Sekjen PBB tidak dapat dilakukan melalui penggabungan data belanja pendidikan dan kesehatan, melainkan salah satunya.

"Tidak sekalian digabungkan seluruh belanja negara dibandingkan dengan beban bunga?," balas Anthony.

Menurut Sekjen PBB, negara yang memiliki bunga utang lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendidikan atau kesehatan adalah negara gagal sistemik. 

Sebagai informasi, APBN 2022 khusus untuk anggaran pendidikan telah terealisasi Rp472,6 triliun, sementara itu anggaran kesehatan sendiri Rp255,39 triliun.