RI Disebut Negara Gagal, Stafsus Sri Mulyani Buka Suara!

Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah anggapan bahwa Indonesia adalah negara gagal sistemik.

Anggapan ini disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan melalui akun twitter nya. Ia mengutip pernyataan Sekjen PBB António Guterres yang menyebut bahwa membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan, masuk kategori negara gagal sistemik.

"Indonesia masuk negara gagal sistemik. APBN 2022: Biaya Kesehatan Rp 176,7 triliun; Bunga pinjaman: Rp 386,3 triliun," dikutip dari akun @AnthonyBudiawan, Kamis (20/7/2023).

Baca: Waswas Tekanan Eksternal. Mampukah Rupiah Menguat Hari Ini?

Menurut Prastowo, anggapan itu tidak berdasar lantaran Indonesian sudah masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income trap versi Bank Dunia.

Selain itu, ia menekankan total anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN 2022 adalah sebesar Rp 649 triliun atau 168% dari total belanja bunga Rp 386 triliun.

"Penilaian ini tidak berdasar! Indonesia bukan negara gagal " kata Prastowo dikutip dari akun @prastow.

Anthony Budiawan kembali merespons, menurutnya apa yang disampaikan Sekjen PBB itu tidak bisa dilakukan melalui penggabungan data belanja pendidikan dan kesehatan, melainkan salah satunya.

"Tidak sekalian digabungkan seluruh belanja negara dibandingkan dengan beban bunga?," tuturnya.

"Sekjen PBB mengatakan, countries that spend more on debt interest payments than on education OR health: this is more than a sistemic risk, it is a sistemic failure," tegas Anthony.

Sebagai informasi, khusus untuk anggaran pendidikan sendiri, dalam APBN 2022 telah terealisasi Rp 472,6 triliun, sementara itu anggaran kesehatan sendiri Rp 255,39 triliun.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PBB Ungkap Ciri Negara Gagal Yang Banyak Utang, RI Termasuk?