Proyek Kebanggaan Jokowi Ditentang, Bahlil Bongkar Sifat IMF

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter International (IMF) membuat geram Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahli Lahadalia. Ini terjadi lantaran organisasi tersebut meminta Indonesia untuk menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor mineral mentah dan hilirisasi.

Akibat permintaan IMF untuk menghapus proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bahlil buka-bukaan terkait sifat asli IMF. Ia menyebut Indonesia pernah dibuat 'jatuh' oleh rekomendasi IMF pada tahun 1998 yang membuat rusak industrialisasi di dalam negeri.

"Kalau mau dibuka lagi dokumen itu, liat saja rekomendasinya IMF. Apa rekomendasinya? Jangan ekspansi pada Industri. Industri-industri strategis ditutup seperti PT Dirgantara ditutup, akhirnya apa? Industri kita terjadi de-industrialisasi," kata Bahlil, dalam Economic Update 2023 CNBC Indonesia, dikutip Minggu (16/7/2023).

"Kontribusi ekonomi sektor industrialisasi itu lebih dari 30% investasi hampir 40, dipangkas bantuan-bantuan sosial, gimana keadaan ekonomi begitu orang sudah mau mati pun masih dipangkas," ungkap Bahlil.

Karena tak sepakat diganggu IMF atas kebijakan hilirisasi di dalam negeri, Bahlil menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak boleh lagi mengganggu urusan negara Indonesia, apalagi utang Indonesia kepada IMF sudah tuntas dan kini pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melonjak di atas 5%.

"Itu adalah salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara G20, tanpa rekomendasi IMF, apa urusannya (ikut campur)," tegas Bahlil.

Seperti yang diketahui, sebelum IMF, Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor bijih nikel RI ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, kata Bahlil, Indonesia tegas akan terus melanjutkan hilirisasi pertambangan dengan tetap melarang ekspor bijih nikel tersebut.

"Jadi jangan mengatur negara kita, tahu negara kita ini mau diarahkan ke mana adalah kita sendiri, pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia. Kalau pikiran mereka baik cocok untuk kita, ya kita pakai. Tapi kalau pemikiran mereka tidak cocok Indonesia ya sorry jangan ngatur rumah tangga orang, tolong sampaikan kepada mereka ngurus aja negara-negara yang kondisi ekonominya sedang sakit," tandasnya.