Terungkap, Ini Biang Kerok Kemacetan di Jakarta 'Abadi'

Jakarta, CNBC Indonesia - Dari waktu ke waktu, lalu lintas di DKI Jakarta seolah tak ada habisnya, bahkan setiap hari semakin macet. Kondisi makin parah di jam-jam sibuk, baik di pagi maupun sore hari.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno pun membongkar biang kerok masalah ini bisa terus terjadi. Salah satu penyebabnya adalah akses menuju transportasi publik.

"Contoh Jakarta, pertama adanya peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan. Kedua lebih penting soal tata ruang, jadi angkutan publik di Jakarta sudah dibangun dengan baik, tapi akses-akses terhadap transportasi publik belum merata, yang lain untuk feeder-feeder itu, jadi mau gak mau masyarakat gunakan kendaraan pribadi," katanya dalam Economic Update CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (15/7/2023).

Lebih lanjut Ia mengemukakan, tata ruang harus diatur konsisten dengan baik. Idealnya, jadi diatur dulu jalur-jalur transportasi publik yang akan dibangun, baru ditaruh di atas peta dimana pertumbuhan-pertumbuhan tempat-tempat pemukiman, di mana tumbuh sentra-sentra ekonomi.

Baca: Anies Blak-blakan Biang Kerok Kemacetan DKI, Sindir Jokowi?

"Jadi semua pemukiman sentra ekonomi itu terhubung dengan angkutan publik. Bukan dibalik, bangun dulu pusat-pusat ekonomi dan sentra-sentra aktivitas masyarakat baru transportasi publik di belakang," imbuhnya.

Kondisi yang terjadi saat ini di Jakarta justru sebaliknya. Yaitu, perkembangan sentra-sentra ekonomi jauh lebih cepat dibandingkan sistem transportasi publik. Belajar dari pengalaman itu, pemerintah coba menata transportasi publik di luar Jakarta seperti Bandung dan Medan.

"Kami sedang berupaya bangun di luar Jakarta, kami sedang bangun transportasi publik di Medan dan Bandung. Tahun ini bangun infrastruktur dan penyediaan busnya. Ketika sama-sama rencanakan transportasi publik yang paling penting konsistensi dan komitmen dari pemerintah daerah," sebut Hendro.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Now! Luhut Blak-Blakan Soal Nasib Hilirisasi RI