Pak Jokowi! Masalah Ini Jadi Momok Menakutkan Pengusaha

Jakarta, CNBC Indonesia - Permasalahan birokrasi di Indonesia terus menjadi keluhan dunia usaha. Birokrasi berbelit itu pun kerap menjadi ladang korupsi bagi pegawai pemerintahan atau pemberi izin terhadap dunia usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyebut bahwa itu menjadi tantangan terbesar di Indonesia.

Baca: Bos Apindo: Siapapun Presidennya IKN Harus Lanjut!

"Reformasi Birokrasi sudah terus bergulir tapi kita liat dengan adanya korupsi, perizinan yang masih banyak. Bukan hanya pemerintah pusat tapi daerah. Birokrasi satu momok di RI yang gak mudah diubah, soal mindset the people. Ini gak bisa diubah," katanya dalam Economic Update Rabu (12/7/2023).

Permasalahan birokrasi yang berdampak pada celah korupsi juga menjadi biang kerok makin menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) laporan Transparency Internasional. Pada tahun 2022 RI menempati peringkat ke-110, turun dari tahun sebelumnya yang ada di peringkat ke-96 secara global.

Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki Usai menggeledah rumah pribadi Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, kemarin, hari ini Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pusat PT PLN (Persero) di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Korupsi juga sama indeks korupsi kita lebih buruk dari satu sisi. Perbaikan mungkin ada tapi itu momok gimana menghilangkannya. Jadi catatan birokrasi gak mudah. Reformasi ada perbaikan di banyak Kementerian/Lembaga tapi overall tetap banyak yang jadi PR," imbuhnya.

Ia pun mengakui pada beberapa kasus dimana pada akhirnya ada transaksi antara pelaku usaha dan pemberi izin, dalam hal ini pejabat pemerintah agar bisnis investasi dunia usaha berjalan lancar.

"Kita katakan dari pengusaha yang mau ikuti aturan main. Kita liat yang projek mangkrak karena perizinan berlarut-larut. Kadang karena gak sabar harus berhenti atau tindakan-tindakan gak benar," sebut Shinta.

Baca: Terungkap! Ini yang Paling Ditakutkan Investor Usai Pemilu

Di lain sisi, pemerintah sudah memiliki Online Single Submission yang merupakan amanat UU Cipta Kerja. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, bahkan lebih berbelit dari yang sebelumnya.

"OSS loncatan luar biasa ekspektasi tinggi. Tapi gak mudah banyak integrasi, semua aturan jadi satu sistem gak mudah. Ekspektasi terlalu tinggi apalagi gak mudah dari eksekusinya tapi jangan dihentikan tapi harus cari solusi agar jalan. Inisiatifnya luar biasa, gimana ini implementasi memang momok Indonesia policy baik kadang gak bisa dieksekusi dengan baik," sebut Shinta.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Now! Ketua Apindo Buka-Bukaan Nasib Bisnis di Tahun Politik