Ramai Dunia Serang Kebijakan Jokowi, Luhut Pasang Badan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara terkait banyaknya 'serangan' atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

'Serangan' yang terbaru datang dari Dana Moneter International (International Monetary Fund/IMF). Lembaga dunia itu meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang berhubungan langsung dengan proyek hilirisasi di dalam negeri.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel juga sempat ditentang oleh Uni Eropa. Bahkan, Uni Eropa mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Adapun pada tahun 2022 lalu, Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan tersebut.

Pilihan Redaksi Jangan Salah! Apa yang Dilarang IMF Bikin RI Naik Kelas Kebijakan Jokowi Bikin RI Naik Kelas, Kok Dilarang IMF? Aksi Jokowi Ditentang Habis-habisan Dunia, Kenapa?

Menanggapi ragam pertentangan atas kebijakan pemerintah itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa meski banyak keraguan dan tantangan yang dialamatkan terhadap program hilirisasi pertambangan Indonesia, nyatanya di setiap kesempatan kunjungan ke beberapa negara mitra dan negara sahabat, program hilirisasi mendapatkan apresiasi dan pujian.

"Seperti halnya juga terjadi pada saat saya mendampingi Presiden Jokowi ke Australia beberapa hari yang lalu, mulai dari Perdana Menteri Anthony Albanese sampai Menteri Industri Australia pun mengakui dan melihat bahwa Indonesia sudah sangat maju perekonomiannya karena tetap teguh dan fokus pada program hilirisasi pertambangan," ungkap Luhut dalam akun resmi Instagramnya, Kamis (6/7/2023).

Luhut juga mengatakan, bahwa selain kunjungan ke Australia, pihaknya juga melakukan lawatan ke Papua New Guinea (PNG) untuk membuka peluang kerjasama ekonomi.

"Dan sekali lagi, hilirisasi mineral jadi fokus kerjasama bilateral kedua negara, karena PNG juga melihat potensi besar program ini untuk mengentaskan kemiskinan di sana. Untuk itulah, Presiden Jokowi dan Prime Minister James Marape sepakat membentuk task force untuk menindaklanjuti hal ini," tandas dia.

Luhut menilai, kemungkinan, di mata negara-negara maju dan institusi internasional, program hilirisasi mineral Indonesia tidak berarti apa-apa. Tetapi baginya, hilirisasi merupakan legacy terbaik dari Presiden Joko Widodo yang diberikan untuk generasi penerus bangsa dalam 20 atau bahkan 50 tahun ke depan.

"Saya ingin anak-anak muda Indonesia punya semangat untuk tidak gentar terhadap semua tekanan yang diberikan kepada bangsamu. Ambillah teladan baik dari Presiden Joko Widodo tentang bagaimana seorang pemimpin harus punya pendirian yang teguh, bahwa selama apa yang engkau kerjakan itu bermanfaat untuk kemajuan rakyat dan bangsamu, you're on the right track. Jangan pernah menyerahkan nasib masa depan bangsa kita kepada negara lain," tegas Luhut.

Permintaan IMF

IMF secara tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.

IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia.

"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," kata IMF dalam laporannya Article IV Consultation, dikutip Selasa (27/6/2023).

Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.

"Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif," tambahnya.

Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. "Meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain," paparnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut Geram Saat Bicara WTO, Sampai Keceplosan Bilang Ini..