Wih Ada 'Harta Karun' di Wilayah Sengketa RI-Malaysia

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, adanya sumber "harta karun" di wilayah yang saat ini menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia tepatnya Blok Ambalat di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. 'Harta karun' tersebut adalah potensi sumber daya minyak dan gas bumi (migas).

Dengan adanya potensi itu, Pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk melakukan eksplorasi, sehingga "harta karun" ini bisa dimonetisasi dan bermanfaat untuk kepentingan bangsa.

Tak sendirian, pemerintah akan mengajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asal Malaysia, Petronas, untuk bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) melakukan eksplorasi di Blok Ambalat ini.

Baca: Gak Nyangka, Masih ada Potensi Minyak Raksasa di RI

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, untuk tahap awal Pertamina dan Petronas akan melakukan study atau analisis data. "Itu kita akan lakukan desk study, tetapi tidak menggunakan survei seismik, tapi dari data yang ada. Itu mungkin kita mau lakukan bareng sama Petronas," ungkap Tutuka saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Kamis (6/7/2023).

"Pertamina sama Petronas," tambahnya.

Namun, Tutuka menyebutkan bahwa desk study yang dilakukan saat ini adalah desk study oleh masing-masing perusahaan melalui data yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Baca: Ada 'Harta Karun' di Daerah Sengketa RI-Malaysia

Dia menekankan analisis ini diperlukan untuk memastikan besaran kandungan migas yang terkandung di dalamnya. "Desk study itu jadi masing-masing kan punya data, study saja bersama dengan data yang ada. Nggak ada tambahan dengan survei lah. Ya kita lihat dulu kira-kira dari situ ada atau nggak, kalau sudah ribut perbatasan ternyata nggak ada (potensi migas) ya ngapain?" jelas Tutuka.

Dengan demikian, Tutuka mengatakan bahwa desk study yang akan dilakukan itu belum tentu menjadi penentu siapa yang bakal mengelola area penyimpan 'harta karun' tersebut. "Study saja dengan data yang ada. Belum tentu Petronas yang mengelola, baru desk study saja. Baru awal sekali. Kalau bagus, baru kita bicarakan," paparnya.

Tutuka berharap, desk study ini sudah bisa dilakukan pada tahun 2023 ini. "Bisa dalam waktu tahun ini. Cepat, dalam beberapa bulan mungkin sudah bisa mulai," tandasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada 'Harta Karun' di Daerah Sengketa RI-Malaysia