Terungkap, 17 Juta Petani Sawit RI Janji Pilih Capres Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah nama sudah beredar dan digadang-gadang bakal bersaing sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia tahun 2024 nanti. Bahkan, partai-partai politik pun sudah berani menyatakan dukungannya.

Berbagai survei elektabilitas ketiga nama tersebut pun kini sudah ramai dilakukan. Sementara, sejumlah pihak juga sudah mulai berani mengungkapkan calon presiden (capres) idamannya. Termasuk, petani sawit di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Menurut Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung, sosok capres yang akan didukung sudah dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Apkasindo pekan lalu di Padang. Rakernas itu dihadiri perwakilan 22 provinsi dan menyepakati figur calon presiden yang akan didukung pada Pemilu 2024 nanti.

"Kami, Apkasindo, tidak melihat partai atau lembaga politik lainnya, tapi program kerja strategis capres tersebut terkait sawit Indonesia, terkhusus kami petani sawit," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (4/7/2023).

"Jika capres memenuhi kriteria kami, maka 17 juta petani sawit dan pekerja sawit akan mendukung capres tersebut," kata Gulat.

Gulat mengungkapkan, sosok tersebut harus mendukung petani dan mau menempatkan utusan petani masuk ke dalam badan tersebut, atau ke kelembagaan negara terkait sawit.

"Petani sawit akan mendukung capres yang konsisten mendukung dan berjanji menyelesaikan permasalah pokok petani sawit. Seperti, legalitas lahan," ungkapnya.

"Berjanji akan mewujudkan Badan Sawit Indonesia, sehingga ke depan terkait ke urusan sawit hanya satu pintu melalui Badan ini," ujar Gulat.

Dia menambahkan, Apkasindo juga akan mendukung capres yang memahami kebutuhan petani. Salah satunya terkait legalitas lahan.

"Capres yang berjanji akan mensertifikasi SHM (surat hak milik) BPN (Badan Pertanahan Nasional) semua perkebunan sawit rakyat dengan menggunakan dana BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit)," kata Gulat.

"Dan, mendukung hilirisasi TBS (tandan buah segar) petani oleh kelembagaan petani sawit, yaitu pabrik kelapa sawit (PKS) mini dan pabrik mini minyak goreng. Serta kesetaraan harga TBS petani dengan harga CPO (crude palm oil/ minyak sawit mentah) dan produk sampingan lainnya," tukasnya.

Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, kata Gulat, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) akan jadi sederhana. Di mana, selama ini ISPO menjadi salah satu 'senjata' yang digunakan pemerintah dalam setiap perdebatan memperjuangkan sawit Indonesia, termasuk di tingkat internasional.