Bukan RI, Negara Muslim Pasien IMF Ini Dapat Utang Rp45 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional (IMF) telah mencapai pakta tingkat staf dengan Pakistan tentang pengaturan dana siaga senilai US$ 3 miliar atau setara Rp 45 triliun. Hal ini terjadi saat Negeri Ali Jinnah itu dilanda krisis keuangan.

Kesepakatan itu rencananya akan disetujui oleh dewan IMF pada Juli ini. Pencapaian ini terjadi setelah penundaan delapan bulan, di mana IMF juga berupaya menawarkan kelonggaran bagi Pakistan.

"Alhamdulillah. Pakistan akan menerima dokumen resmi tentang kesepakatan itu pada Jumat malam dari IMF," kata Dar kepada Reuters yang dikutip CNBC International, Minggu, (2/7/2023).

Baca: Tak Mau RI Didikte, Bahlil Sebut Utang IMF Lunas di Masa SBY

Dengan inflasi yang sangat tinggi dan cadangan devisa hampir tidak cukup untuk menutupi impor yang dikendalikan selama satu bulan, para analis mengatakan krisis ekonomi Pakistan dapat berubah menjadi default utang tanpa adanya kesepakatan IMF.

Pendanaan US$ 3 miliar, tersebar selama sembilan bulan, lebih tinggi dari yang diharapkan. Negara itu sendiri sedang menunggu pelepasan sisa US$ 2,5 miliar dari paket bailout US$ 6,5 miliar yang disepakati pada 2019.

"Pendanaan sebesar 3 miliar dolar ini dan selama 9 bulan pasti akan membantu memulihkan kepercayaan investor," kata Mohammed Sohail dari Topline Securities.

Pejabat IMF, Nathan Porter, mengatakan ekonomi Pakistan telah menghadapi beberapa tantangan belakangan ini, termasuk banjir yang menghancurkan lahan dan infrastruktur tahun lalu serta kenaikan harga komoditas pasca perang di Ukraina.

"Terlepas dari upaya pihak berwenang untuk mengurangi impor dan defisit perdagangan, cadangan telah turun ke tingkat yang sangat rendah. Kondisi likuiditas di sektor ketenagalistrikan juga masih akut," kata Porter dalam sebuah pernyataan.

Porter juga mencontohkan, kondisi likuiditas di sektor ketenagalistrikan yang masih dalam masalah akut, dengan tunggakan yang menumpuk dan seringnya terjadi pemadaman listrik.

"Mengingat tantangan ini, pengaturan baru akan memberikan jangkar kebijakan dan kerangka kerja untuk dukungan keuangan dari mitra multilateral dan bilateral di masa mendatang."

Islamabad telah mengambil banyak langkah kebijakan sejak tim IMF tiba di Pakistan awal tahun ini, termasuk anggaran 2023-2024 yang direvisi pekan lalu untuk memenuhi permintaan pemberi pinjaman.

Penyesuaian lain yang diminta oleh IMF sebelum mencapai kesepakatan termasuk membalikkan subsidi di sektor energi listrik, mendongkrak suku bunga kebijakan utama menjadi 22%, nilai tukar mata uang berbasis pasar, sert pengaturan pembiayaan eksternal.

Penyesuaian itu juga membuat Pakistan mengumpulkan lebih dari US$ 1,34 miliar dalam penerimaan perpajakan baru yang disusun melalui anggaran tambahan untuk tahun fiskal 2022-2023 dan anggaran yang direvisi untuk 2023-24.

"Anggaran FY24 memajukan surplus primer sekitar 0,4%dari PDB dengan mengambil beberapa langkah untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan pengumpulan pajak dari sektor-sektor yang dikenai pajak," kata Porter.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Di Ambang Kebangkrutan, Negara Ini Pasrah Terima Syarat IMF