IMF Minta Proyek Andalan Jokowi Dihapus, Luhut Turun Tangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah merespons pernyataan Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta Indonesia menghentikan proyek hilirisasi di dalam negeri.

Respons itu disampaikan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi. Menurutnya, sebagai bangsa berdaulat dan berkembang, Indonesia malah terus ingin memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.

"Kami merasa berterima kasih atas perspektif yang telah disampaikan oleh IMF. Sebagai bangsa yang berdaulat dan sedang berkembang, pandangan kami terhadap masa depan adalah untuk memperkuat peran kita dalam proses hilirisasi, yang merujuk kepada peningkatan nilai tambah produk kami, bukan hanya sebagai pengekspor bahan mentah," kata Jodi dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (1/7/2023).

Baca: Terima Kasih SBY, Utang RI ke IMF Ternyata Sudah Lunas

Langkah hilirisasi ini juga sebetulnya selaras dengan amanat Undang-Undang (UU) 1945 pasal 33 ayat (3), yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat.

Jodi berujar, merespons pernyataan IMF ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak akan tinggal diam, bahkan ia akan menemui langsung Managing Director IMF Kristalina Georgieva guna menjelaskan visi Indonesia lebih detail terkait hilirisasi.

"Menko Luhut nantinya akan ke Amerika dan berencana bertemu dengan Managing Director IMF untuk menjelaskan visi kami ini dengan lebih detail. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjalin dialog yang konstruktif dan berbagi tujuan kita dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera," tegas Jodi.

Sebagaimana diketahui, proyek hilirisasi menjadi program andalan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di mana, hilirisasi komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan.

Hilirisasi juga menjadi cara Indonesia untuk melompat menjadi negara maju. Karena kelak, dengan hilirisasi Indonesia tak hanya mengekspor barang mentah melainkan barang jadi seperti baterai kendaraan listrik yang saat ini dibutuhkan dunia.

Sebagai informasi, IMF meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.

Hal itu disampaikan IMF dalam Article IV Consultation. IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.

Baca: Disebut Bahlil Sudah Lunas, Begini Kronologi RI Utang ke IMF

"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," kata IMF dalam laporannya.

Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.

"Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif," tambahnya.

Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi.

"Meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain," paparnya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut Gertak IMF: Indonesia Bukan Negara Ecek-ecek