Akhirnya Terungkap! 17 Juta Petani Sawit RI Dukung Capres Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI berikutnya bakal digelar tahun 2024 nanti. Sejumlah nama pun mulai beredar dan disebut-sebut bakal bertarung dalam Pemilu nanti.
Nama-nama tersebut adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, yang disebut bakal calon presiden (capres) RI. Dukungan atas ketiganya pun sudah mulai mengalir.
Lalu, siapa capres yang akan didukung petani dan pekerja sawit RI?
Ternyata ada kriteria tertentu yang dipersyaratkan sebelum mendapatkan dukungan petani sawit. Setidaknya demikian menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung.
Menurutnya, petani yang tergabung dalam Apkasindo telah menyepakati figur calon presiden yang akan didukung pada Pemilu 2024 nanti. Hal itu, ujar Gulat, terjadi saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Apkasindo pekan lalu di Padang, dihadiri perwakilan 22 provinsi.
"Kami Apkasindo tidak melihat partai atau lembaga politik lainnya, tapi program kerja strategis capres tersebut terkait sawit Indonesia, terkhusus kami petani sawit," ujarnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (30/6/2023).
"Jika capres memenuhi kriteria kami, maka 17 juta petani sawit dan pekerja sawit akan mendukung capres tersebut," kata Gulat.
Gulat pun menjabarkan kriteria dan syarat dari petani sawit.
"Petani sawit akan mendukung capres yang konsisten mendukung dan berjanji menyelesaikan permasalahan pokok petani sawit. Seperti, legalitas lahan," katanya.
"Berjanji akan mewujudkan Badan Sawit Indonesia, sehingga ke depan terkait ke urusan sawit hanya satu pintu melalui Badan ini," tambahnya.
Dia pun meminta pemerintah menempatkan utusan petani masuk ke dalam badan tersebut, atau ke kelembagaan negara terkait sawit.
Selain itu, ujarnya, Apkasindo akan mendukung capres yang mendukung petani.
"Mendukung hilirisasi TBS (tandan buah segar) petani oleh kelembagaan petani sawit, yaitu pabrik kelapa sawit (PKS) mini dan pabrik mini minyak goreng. Serta kesetaraan harga TBS petani dengan harga CPO (crude palm oil/ minyak sawit mentah) dan produk sampingan lainnya," kata Gulat.
"Capres berjanji akan mensertifikasi SHM (surat hak milik) BPN (Badan Pertanahan Nasional) semua perkebunan sawit rakyat dengan menggunakan dana BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit)," tukasnya.
Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, kata Gulat, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) akan jadi sederhana.
Di mana, selama ini ISPO menjadi salah satu 'senjata' yang digunakan pemerintah dalam setiap perdebatan memperjuangkan sawit Indonesia, termasuk di tingkat internasional.
(dce/dce)