Menteri Jokowi Sebut Rekomendasi IMF Ngawur Sejak 1998

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia cukup geram dengan pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF).

Pasalnya, lembaga dunia tersebut meminta agar kebijakan hilirisasi mineral mentah RI dikaji ulang dan menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya ke komoditas lain.

IMF menilai kebijakan larangan ekspor nikel bisa menimbulkan kerugian bagi penerimaan RI dan berdampak negatif bagi negara lain. Namun, Bahlil menyebut penilaian IMF tersebut salah kaprah.

Kebijakan hilirisasi menurut Bahlil justru berdampak pada perekonomian Indonesia. Bahkan, dia menyebut, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2020 lalu telah berhasil menguntungkan hingga US$ 30 miliar atau setara Rp 450 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$).

"Hilirisasi nikel, ekspor nikel kita 2017-2018 hanya US$ 3,3 miliar, begitu stop ekspor, hilirisasi pada 2022 hampir US$ 30 miliar, naik sepuluh kali lipat," jelas Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (30/6/2023).

Ia pun lantas mengingatkan bahwa Indonesia mempunyai sejarah kelam bersama IMF, khususnya terkait rekomendasi yang diberikan pada saat krisis ekonomi tahun 1998 silam.

Menurut Bahlil, sejumlah rekomendasi IMF tersebut malah justru membuat perekonomian Indonesia pada saat itu mengalami resesi.

"Tahun 1998 saat krisis ekonomi, yang rekomendasikan resep untuk ekonomi kembali adalah IMF. Dia merekomendasi industri-industri kita ditutup. Contoh Dirgantara, bansos ditutup, daya beli masyarakat lemah, di situ cikal bakal deindustrialisasi. Bunga kredit dinaikkan, semua perusahaan kolaps. Kredit macet diambil, apa yang terjadi? negara kita lambat menuju pertumbuhan ekonomi," jelas Bahlil.

Oleh sebab itu, ia mempertanyakan maksud dan tujuan IMF yang meminta Indonesia menyetop kebijakan hilirisasi di dalam negeri. Bahlil pun menghargai saran dan pandangan yang diberikan oleh IMF terkait perekonomian Indonesia.

Namun, ia meminta agar IMF tidak ikut campur atas kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia.

"Indonesia mengakui ekonomi sudah baik, Indonesia mengakui pemulihan sudah baik. Ini standar ganda. Apa yang dilakukan pemerintah sudah dalam jalan yang benar, dan kita menghargai mereka, pandangan mereka," ujarnya.

Baca: Tegas! Pemerintahan Jokowi Tak Mau Diatur IMF Soal Hilirisasi

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Minta Jokowi Hapus Hilirisasi, Bahlil: IMF Mungkin Lagi Tidur